IDF Angkat Bendera Merah, Jenderal Israel Ungkap 10 Tanda Bahaya Ancam Runtuhnya Kekuatan Militer

Perkecil teks Perbesar teks

Ilustrasi. Tentara Israel. (Dok. Ist)

PEWARTA.CO.ID — Kondisi militer Israel kembali menjadi sorotan setelah peringatan keras disampaikan langsung oleh petinggi tertinggi Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

Di tengah konflik yang terus meluas di berbagai wilayah, ancaman serius terhadap stabilitas militer negara tersebut disebut semakin nyata.

Kepala Staf IDF, Letnan Jenderal Eyal Zamir, mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait kemampuan militer Israel untuk bertahan dalam tekanan perang yang berkepanjangan.

Dalam sebuah rapat kabinet keamanan pada Rabu (25/3/2026), ia bahkan menyampaikan peringatan tegas terkait potensi keruntuhan internal.

“Saya mengangkat 10 bendera merah (tanda bahaya) sebelum IDF runtuh dengan sendirinya,” kata Zamir selama rapat kabinet pada Rabu (25/3/2026).

Krisis pasukan di tengah konflik multi-front

Menurut laporan Jerusalem Post yang mengutip sumber internal IDF, kekurangan personel menjadi salah satu masalah paling krusial yang dihadapi militer Israel saat ini.

Situasi ini diperparah oleh keterlibatan Israel dalam berbagai konflik sekaligus, termasuk melawan Hamas di Gaza dan Hizbullah di wilayah utara.

Sumber tersebut menyebutkan bahwa bahkan dalam kondisi normal atau masa damai, kebutuhan personel militer Israel sebenarnya sudah cukup tinggi.

Penempatan pasukan di sejumlah wilayah strategis seperti perbatasan Gaza, Lebanon, Suriah, hingga Tepi Barat membutuhkan jumlah tentara yang tidak sedikit.

Namun, jika pemerintah tidak segera mengambil langkah untuk menambah jumlah personel, maka sejumlah titik rawan diprediksi akan mengalami kekosongan signifikan yang dapat membahayakan keamanan nasional.

Polemik wajib militer kaum Haredi

Permasalahan kekurangan pasukan juga berkaitan erat dengan belum adanya kebijakan yang mampu meningkatkan partisipasi wajib militer, khususnya dari kelompok Haredi atau komunitas Yahudi ultra-Ortodoks.

Sebelumnya, pemerintah Israel sempat mengusulkan rancangan undang-undang yang mewajibkan kelompok tersebut untuk mengikuti dinas militer. Namun, kebijakan itu menuai kontroversi dan akhirnya ditunda.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu disebut memilih menunda pembahasan aturan tersebut dengan alasan menjaga persatuan nasional, terutama di tengah situasi perang yang sensitif. Rancangan undang-undang itu pun dipastikan tidak akan dilanjutkan selama konflik masih berlangsung.

Dampak perang berkepanjangan sejak 2023

Sejak pecahnya perang di Gaza yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, tekanan terhadap militer Israel terus meningkat.

Dalam berbagai kesempatan, pihak militer telah menyampaikan kepada parlemen bahwa mereka mengalami kekurangan sekitar 12.000 personel.

Kondisi ini semakin memburuk seiring munculnya konflik baru di kawasan. Keterbatasan jumlah pasukan membuat kemampuan operasional IDF dinilai semakin tertekan, terutama dalam menghadapi ancaman dari berbagai arah sekaligus.

Peringatan yang disampaikan oleh Letjen Eyal Zamir menjadi sinyal serius bagi pemerintah Israel untuk segera mengambil langkah strategis.

Tanpa solusi konkret dalam waktu dekat, risiko melemahnya kekuatan militer Israel diyakini akan semakin sulit dihindari.