Redaksi Pewarta.co.id
Rabu, Mei 20, 2026
Perkecil teks Perbesar teks
 |
| BI Disarankan Naikkan Suku Bunga Jadi 5 Persen Imbas Rupiah Tembus Rp17.700 per Dolar AS |
PEWARTA.CO.ID — Tekanan terhadap nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian serius. Di tengah pelemahan mata uang Garuda yang sudah menembus level Rp17.700 per Dolar AS, Bank Indonesia (BI) dinilai perlu segera mengambil langkah tegas melalui kenaikan suku bunga acuan.
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) merekomendasikan agar BI menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 19–20 Mei 2026.
Langkah tersebut dianggap penting untuk meredam tekanan berkepanjangan terhadap rupiah yang terus mengalami depresiasi dalam beberapa bulan terakhir.
Rupiah dinilai berada dalam tekanan berat
Ekonom LPEM FEB UI, Teuku Riefky, menilai pelemahan rupiah saat ini tidak bisa dipandang sebagai gejolak biasa.
“Melihat besarnya tekanan terhadap rupiah, kami menilai Bank Indonesia perlu memanfaatkan instrumen suku bunga acuan untuk meredam pelemahan mata uang,” ujar Riefky dalam risetnya, dikutip Rabu (20/5/2026).
Ia menjelaskan, tekanan terhadap rupiah berasal dari kombinasi faktor eksternal dan persoalan struktural di dalam negeri yang semakin membebani pasar keuangan domestik.
Menurutnya, BI sebenarnya sudah melakukan berbagai langkah intervensi untuk menjaga stabilitas kurs. Strategi tersebut dilakukan melalui optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), hingga intervensi di pasar Non-Deliverable Forward (NDF).
Cadangan devisa terkuras, rupiah masih melemah
Upaya mempertahankan stabilitas rupiah juga disebut telah menguras cadangan devisa dalam jumlah besar. Dalam empat bulan terakhir, BI tercatat menggelontorkan lebih dari USD10 miliar demi menjaga psikologi pasar.
Meski demikian, efektivitas intervensi tersebut dinilai mulai menurun. Rupiah justru terus bergerak melemah sejak Agustus 2025, ketika nilai tukarnya masih berada di kisaran Rp16.100 per Dolar AS.
Pada penutupan perdagangan Selasa (19/5/2026), rupiah kembali turun 38 poin atau sekitar 0,22 persen menjadi Rp17.706 per Dolar AS dari posisi sebelumnya Rp17.668 per Dolar AS.
Secara tahunan berjalan atau year-to-date (ytd), rupiah sudah terkoreksi 6,21 persen terhadap Dolar AS. Kondisi itu membuat mata uang Indonesia menjadi salah satu yang terburuk di kelompok negara berkembang, hanya sedikit lebih baik dibandingkan Lira Turki dan Rupee India.
Faktor domestik ikut memperburuk sentimen pasar
Riefky menilai pelemahan rupiah tidak hanya dipicu oleh penguatan Dolar AS secara global. Faktor domestik disebut ikut memperbesar tekanan terhadap pasar keuangan nasional.
Ia menyoroti kekhawatiran investor terkait keberlanjutan fiskal jangka panjang pemerintah. Beberapa isu yang menjadi perhatian pasar antara lain rendahnya rasio perpajakan, membengkaknya belanja program populis dalam APBN, hingga potensi risiko kewajiban kontinjensi dari pembentukan Danantara Indonesia.
Selain itu, ketidakpastian arah kebijakan ekonomi juga dinilai memperburuk sentimen investor asing.
“Meski faktor eksternal tidak diragukan turut berperan dalam pelemahan rupiah sebagaimana dialami mata uang negara berkembang lainnya, faktor domestik juga memberikan kontribusi besar terhadap memburuknya nilai tukar Indonesia,” paparnya.
Riefky juga menyinggung adanya kekhawatiran terkait meningkatnya dominasi negara dalam perekonomian serta isu independensi bank sentral yang dinilai sensitif bagi pelaku pasar.
Inflasi masih terkendali
Di sisi lain, kondisi inflasi nasional disebut masih berada dalam batas aman. LPEM FEB UI mencatat inflasi tahunan April 2026 turun menjadi 2,42 persen, lebih rendah dibandingkan Maret 2026 yang mencapai 3,48 persen.
Angka tersebut masih berada dalam target inflasi BI di kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen.
Menurut Riefky, stabilitas inflasi tidak lepas dari keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi di tengah gejolak geopolitik Timur Tengah yang turut mendorong kenaikan harga minyak dunia.
“Ketika negara lain mengalami lonjakan inflasi, Indonesia diuntungkan oleh keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi,” kata Riefky.
Meski begitu, ia mengingatkan tekanan harga belum sepenuhnya terlihat karena sebagian pelaku industri manufaktur masih menahan kenaikan biaya produksi dan belum meneruskannya kepada konsumen.
Kenaikan BI-Rate dinilai layak dilakukan
Atas kondisi tersebut, LPEM FEB UI menilai penguatan rupiah harus menjadi prioritas utama BI saat ini. Karena itu, kenaikan BI-Rate sebesar 25 basis poin dianggap layak meskipun berpotensi menahan laju pertumbuhan kredit perbankan.
Sebagai informasi, kredit perbankan pada Maret 2026 tercatat masih tumbuh 8,93 persen secara tahunan.
“Karena itu, kenaikan BI-Rate sebesar 25 basis poin dinilai layak dalam kondisi saat ini,” pungkas Riefky.
