Redaksi Pewarta.co.id
Jumat, Mei 01, 2026
Perkecil teks Perbesar teks
 |
| May Day 2026 di Monas: Buruh Sampaikan 11 Tuntutan di Hadapan Prabowo |
PEWARTA.CO.ID — Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 yang berlangsung di kawasan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026) pagi.
Dalam agenda tersebut, Prabowo menerima dan mendengarkan berbagai aspirasi dari kalangan pekerja.
Sebanyak 11 tuntutan utama dibawa oleh serikat buruh dalam momentum May Day tahun ini. Beberapa di antaranya meliputi pengesahan RUU Ketenagakerjaan, tuntutan HOSTUM atau Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah, hingga penanganan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat situasi perang global.
Selain itu, buruh juga menyoroti reformasi perpajakan, termasuk usulan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) serta penghapusan pajak terhadap THR, JHT, dan dana pensiun.
Tuntutan lainnya mencakup pengesahan RUU Perampasan Aset, penyelamatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta industri nikel, moratorium industri semen karena kelebihan pasokan, ratifikasi Konvensi ILO 90, perjuangan tarif potongan ojek online menjadi 10 persen, revisi UU Nomor 2 Tahun 2024, hingga pengangkatan guru dan tenaga honorer PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
Dialog buruh dan Presiden sebelum May Day
Sebelum pelaksanaan May Day 2026, Presiden Prabowo diketahui telah melakukan dialog selama sekitar 1,5 jam bersama jajaran Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Partai Buruh.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa May Day bukan sekadar seremoni tahunan. Menurutnya, peringatan Hari Buruh menjadi ruang penting bagi pekerja untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah.
“May Day bukan sekadar seremoni. Ini adalah momentum menyampaikan harapan dan tuntutan buruh. Dan dari 11 isu yang kami sampaikan, ada beberapa yang langsung mendapat respons dan penegasan dari Presiden,” tegasnya.
Said Iqbal mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memandang Indonesia sebagai negara dengan sumber daya alam yang sangat besar, namun pemanfaatannya dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk buruh, untuk bersama-sama membangun Indonesia.
Menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo juga memiliki komitmen agar pekerja Indonesia memperoleh kesejahteraan dan upah yang layak. Hilirisasi sumber daya alam disebut menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Presiden juga meminta dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, khususnya buruh, untuk mewujudkan cita-cita tersebut,” katanya.
Respons pemerintah terhadap tuntutan buruh
Dalam pertemuan tersebut, Said Iqbal menyebut sebagian besar tuntutan buruh saat ini sudah memasuki tahap proses pembahasan. Ia mencontohkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang telah resmi disahkan menjadi undang-undang.
Terkait ancaman PHK, Presiden Prabowo disebut berkomitmen segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK dan Penciptaan Lapangan Kerja.
“Presiden juga optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dicapai.”
Sementara untuk RUU Ketenagakerjaan, pemerintah disebut telah menjalankan proses pembahasan melalui pembentukan Panitia Kerja (Panja).
“Untuk RUU Ketenagakerjaan, Presiden menyampaikan bahwa proses pembahasan telah berjalan melalui pembentukan Panitia Kerja (Panja). Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, disebut telah menyampaikan bahwa pembahasan tidak dilakukan di Badan Legislasi (Baleg), melainkan di Panja, dengan target penyelesaian sebelum Oktober 2026 sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168,” jelasnya.
Isu pajak hingga tarif ojol jadi perhatian
Pada sektor reformasi pajak, pemerintah disebut akan kembali mengkaji struktur serta perhitungan perpajakan yang berlaku saat ini. Peluang penghapusan pajak yang berkaitan dengan tuntutan buruh, seperti pajak THR dan pesangon, disebut bergantung pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara itu, mengenai perlindungan industri tekstil, nikel, dan semen, Presiden Prabowo diyakini berupaya menjaga keberlangsungan industri nasional agar tidak mengalami penutupan. Pemerintah juga disebut tengah mempersiapkan keterlibatan Danantara dalam menopang industri strategis tersebut.
Di sisi lain, isu kesejahteraan pekerja ojek online turut menjadi perhatian dalam dialog tersebut. Pemerintah melalui Danantara didorong untuk ikut memiliki saham atau terlibat dalam aplikasi transportasi online agar kebijakan potongan tarif dapat dikendalikan.
“Negara harus hadir. Untuk ojol, pemerintah melalui Danantara didorong ikut dalam kepemilikan aplikasi agar potongan tarif 10 persen bisa diwujudkan,” ujar Said Iqbal.
Ia menambahkan bahwa pemerintah menunjukkan keberpihakan terhadap pekerja ojek online dan berkomitmen mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada pengemudi.
Menutup keterangannya, Said Iqbal menilai pertemuan antara Presiden Prabowo dan KSPI yang didukung Partai Buruh membawa harapan baru bagi perjuangan kaum buruh di Indonesia.
“Pertemuan ini memberikan pencerahan. Ada harapan, ada proses, dan ada ruang dialog yang terbuka bagi buruh untuk memperjuangkan hak-haknya,” pungkasnya.
