Redaksi Pewarta.co.id
Senin, Desember 01, 2025
Perkecil teks Perbesar teks
 |
| Netanyahu Minta Pengampunan, Ribuan Warga Israel Kepung Rumah Presiden Herzog |
PEWARTA.CO.ID — Permintaan pengampunan penuh yang diajukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memicu gelombang kemarahan publik. Ribuan warga berbondong-bondong menuju kediaman Presiden Isaac Herzog di Tel Aviv pada Minggu (30/11/2025) malam, menuntut agar permohonan tersebut ditolak.
Aksi spontan itu meledak hanya beberapa jam setelah Netanyahu secara resmi menyerahkan petisi untuk menghapus seluruh proses hukum yang membelitnya.
Netanyahu, yang kini berusia 76 tahun, meminta pengampunan tanpa mengakui kesalahan sedikit pun, apalagi mengungkapkan penyesalan atas kasus korupsi yang telah membayangi karier politiknya selama lima tahun terakhir.
Langkah itu justru menyulut amarah warga yang menilai permintaan tersebut sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab.
Aksi protes berlangsung panas. Beberapa anggota parlemen oposisi, termasuk Naama Lazimi, ikut turun ke jalan bersama puluhan aktivis. Mereka berdiri di depan rumah pribadi Herzog, mendesak presiden untuk tidak tunduk pada tekanan politik.
Pemandangan unik tampak di tengah kerumunan: seorang demonstran mengenakan kostum menyerupai Netanyahu dengan baju tahanan oranye, sementara sekelompok warga membawa tumpukan pisang dan papan bertuliskan “pengampunan”. Aksi simbolik itu menggambarkan ketidakpercayaan mereka terhadap permintaan sang perdana menteri.
Aktivis antipemerintah Shikma Bressler menjadi salah satu suara keras dalam aksi tersebut.
“Ia meminta agar persidangannya dibatalkan sepenuhnya tanpa bertanggung jawab, tanpa membayar harga atas bagaimana ia menghancurkan negara ini,” ujarnya, sebagaimana dikutip Al Jazeera.
Ia melanjutkan, “Rakyat Israel memahami apa yang dipertaruhkan, dan itu benar-benar masa depan negara kita.”
Latar belakang kasus
Netanyahu, perdana menteri terlama dalam sejarah Israel, menghadapi tiga dakwaan korupsi terpisah, penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan.
Salah satu kasus paling disorot adalah dugaan penerimaan hadiah mewah senilai lebih dari USD 260.000 oleh Netanyahu dan istrinya, Sara. Hadiah tersebut meliputi cerutu, perhiasan, serta sampanye dari para miliarder yang diduga diberikan sebagai imbalan atas keuntungan politik.
Selain itu, Netanyahu dituduh berupaya mengatur liputan menguntungkan dari dua media besar di Israel melalui transaksi politik dan komunikasi di balik layar.
Meski berbagai bukti diajukan, Netanyahu bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah. Pengacaranya bahkan menegaskan dalam dokumen setebal 111 halaman yang dikirim ke kantor presiden bahwa sang perdana menteri tetap yakin proses pengadilan akan membuktikan dirinya benar.
Namun, dalam sebuah video singkat, Netanyahu menyatakan bahwa situasi keamanan nasional mendesaknya untuk mengajukan pengampunan.
“Tetapi realitas keamanan dan politik – kepentingan nasional – menentukan sebaliknya.” Ia menambahkan bahwa kelanjutan proses peradilan “memecah belah kita dari dalam, menimbulkan perpecahan yang hebat, dan memperparah keretakan,” kata dia.
Respon Presiden Herzog
Kantor Presiden Herzog mengonfirmasi bahwa permintaan pengampunan telah diterima. Namun, pihaknya menegaskan bahwa langkah tersebut bukan perkara sederhana.
“Ini adalah permintaan luar biasa, yang membawa implikasi signifikan. Setelah menerima semua pendapat yang relevan, presiden akan mempertimbangkan permintaan tersebut secara bertanggung jawab dan tulus,” demikian pernyataan resmi kantor Herzog.
Di Israel, pengampunan biasanya hanya diberikan setelah terdakwa terbukti bersalah dan menjalani putusan pengadilan. Karena itu, permintaan Netanyahu yang diajukan saat proses hukum masih berjalan memicu kontroversi besar di kalangan masyarakat dan politikus.
Bayang-bayang kasus internasional
Netanyahu tidak hanya berhadapan dengan tuntutan domestik. Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dirinya dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.
Mereka dituding melakukan kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan dalam operasi militer Israel di Gaza yang menewaskan lebih dari 70.000 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak, serta melukai hampir 171.000 orang lainnya.
Dengan konteks ini, permintaan pengampunan Netanyahu semakin dipandang publik sebagai upaya melepaskan diri dari jerat hukum, baik di dalam maupun luar negeri.
Campur tangan AS dan reaksi politik Israel
Permintaan pengampunan Netanyahu juga dikaitkan dengan tekanan dari luar negeri, terutama dari Amerika Serikat. Presiden AS Donald Trump beberapa minggu lalu secara terbuka mendesak Israel untuk mengampuni Netanyahu.
Dalam pidatonya di parlemen Israel, Trump menyebut bahwa kasus korupsi tersebut adalah bentuk “penuntutan politis yang tidak dapat dibenarkan.” Bahkan awal bulan ini, Trump mengirim surat langsung kepada Herzog untuk mempertegas pandangannya.
Di dalam negeri, gelombang kritik semakin besar. Pemimpin oposisi Yair Lapid menegaskan bahwa Netanyahu tidak boleh diampuni sebelum mengakui kesalahan, menyatakan penyesalan, dan mundur dari dunia politik.
Sementara Yair Golan, politisi oposisi sekaligus mantan wakil kepala militer, meminta Netanyahu segera mengundurkan diri dan mendesak presiden menolak mentah-mentah permohonan tersebut.
Gelombang protes yang terus membesar
Aksi di luar rumah Herzog diyakini baru permulaan. Massa menilai keputusan presiden atas pengampunan Netanyahu bukan hanya soal seorang pemimpin, tetapi tentang standar hukum dan moral negara secara keseluruhan. Banyak warga merasa masa depan Israel akan dipertaruhkan jika pengampunan diberikan.
“Rakyat Israel memahami apa yang dipertaruhkan,” ujar Bressler.
Bagi para demonstran, pemberian pengampunan kepada seorang pemimpin yang tengah menghadapi dakwaan berat dan tanpa pengakuan bertanggung jawab dianggap sebagai preseden berbahaya bagi demokrasi Israel.
Untuk saat ini, mata publik Israel tertuju pada satu orang, yakni Presiden Isaac Herzog. Keputusannya akan menjadi salah satu momen politik paling menentukan dalam sejarah negara tersebut.
