Redaksi Pewarta.co.id
Kamis, Januari 15, 2026
Perkecil teks Perbesar teks
 |
| Taiwan Terbitkan Surat Penangkapan untuk CEO OnePlus, Diduga Rekrut Puluhan Insinyur Secara Ilegal |
PEWARTA.CO.ID — Pemerintah Taiwan kembali memperketat sikap terhadap perusahaan teknologi asal China. Kali ini, langkah tegas diambil dengan diterbitkannya surat perintah penangkapan terhadap CEO OnePlus, produsen ponsel pintar yang dikenal luas di pasar global.
Kantor Kejaksaan Distrik Shilin mengonfirmasi telah mengeluarkan surat penangkapan untuk Liu Zouhu, CEO sekaligus salah satu pendiri OnePlus, yang juga dikenal dengan nama Pete Lau.
Selain itu, jaksa juga mendakwa dua warga negara Taiwan yang disebut bekerja untuk Lau, sebagaimana tercantum dalam dokumen dakwaan resmi.
Langkah hukum ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Taiwan untuk membendung praktik perekrutan talenta lokal oleh perusahaan teknologi China yang dinilai melanggar hukum dan berpotensi mengancam keamanan nasional.
MENARIK JUGA DIBACA!
Malaysia Siap Gugat X dan xAI, Chatbot Grok Dituding Gagal Lindungi Pengguna
Dugaan perekrutan puluhan insinyur
Dalam dakwaan tersebut, OnePlus dituding telah merekrut lebih dari 70 insinyur di Taiwan secara ilegal.
Perusahaan ini dikenal menggunakan sistem operasi Android yang telah dimodifikasi untuk perangkat ponselnya dan disebut aktif membangun tim riset dan pengembangan di luar jalur resmi.
Taiwan memang dikenal memiliki sumber daya manusia unggul di bidang teknologi, khususnya semikonduktor dan rekayasa perangkat lunak. Kondisi ini menjadikan pulau tersebut sasaran empuk bagi perusahaan asing, termasuk dari China.
MENARIK JUGA DIBACA!
Kekhawatiran keamanan nasional
Menurut laporan Bloomberg, pembatasan ketat terhadap perekrutan talenta ini diterapkan karena aktivitas tersebut dinilai dapat menggerus kepentingan strategis Taiwan.
Pemerintah setempat menilai transfer pengetahuan dari sektor-sektor krusial seperti semikonduktor dan teknologi tinggi berpotensi menimbulkan risiko keamanan nasional.
Sejak beberapa tahun terakhir, aparat penegak hukum Taiwan secara aktif menindak praktik perekrutan ilegal. Pada 2024, penyelidik bahkan menggerebek 34 lokasi di berbagai wilayah Taiwan sebagai bagian dari penyelidikan terhadap 11 perusahaan teknologi asal China.
Salah satu perusahaan yang turut disorot dalam operasi tersebut adalah Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). Biro Investigasi Taiwan mengungkap bahwa SMIC diduga mendirikan cabang di Taiwan dengan menyamar sebagai entitas berbasis di Samoa guna merekrut tenaga kerja lokal.
MENARIK JUGA DIBACA!
TikTok Jadi Sumber Utama Cari Berita Anak Muda AS, Kalahkan YouTube dan Instagram
Profil Pete Lau dan posisi OnePlus
Pete Lau dikenal sebagai figur berpengaruh di industri teknologi China. Ia dihormati karena obsesinya terhadap kualitas produk, yang menjadi faktor penting dalam membawa OnePlus menembus pasar global.
Saat ini, OnePlus berada di bawah naungan Oppo, salah satu produsen ponsel pintar terbesar di China. Meski demikian, baik Lau maupun pihak OnePlus tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar yang diajukan Bloomberg terkait kasus ini.
MENARIK JUGA DIBACA!
Komdigi Genjot Pengawasan Data Pribadi, Ratusan Potensi Pelanggaran Terungkap
Ancaman hukum dan aturan ketat Taiwan
Para terdakwa dalam kasus ini didakwa melanggar Undang-Undang yang Mengatur Hubungan Antara Penduduk Wilayah Taiwan dan Wilayah Daratan China.
Regulasi tersebut secara tegas melarang perusahaan China mendirikan operasi lokal atau merekrut tenaga kerja Taiwan tanpa izin resmi pemerintah.
Meski aturan sudah jelas, otoritas Taiwan mengakui masih banyak perusahaan teknologi China yang mencoba mengakalinya dengan menyamar sebagai perusahaan asing atau entitas lokal.
Biro Investigasi Taiwan menyatakan pada Maret 2025 bahwa mereka telah membuka lebih dari 100 penyelidikan terhadap perusahaan China yang diduga merekrut insinyur Taiwan secara ilegal sejak pembentukan gugus tugas khusus pada 2020.
Kasus yang menjerat CEO OnePlus ini dipandang sebagai sinyal keras bahwa Taiwan tidak akan ragu menindak perusahaan besar sekalipun demi melindungi aset sumber daya manusia strategisnya.
