Redaksi Pewarta.co.id
Jumat, November 14, 2025
Perkecil teks Perbesar teks
 |
| Purbaya Kaget Harga Barang Impor Rp117 Ribu Dijual Rp50 Juta |
PEWARTA.CO.ID — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemukan dugaan praktik underinvoicing saat melakukan kunjungan kerja ke KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak dan Balai Laboratorium Bea Cukai Surabaya, Selasa (11/11/2025).
Temuan itu langsung menyita perhatian karena selisih harga barang impor yang diperiksa sangat tidak wajar.
Purbaya mengungkapkan bahwa salah satu barang berupa mesin impor hanya tercatat bernilai USD7, atau sekitar Rp117 ribu. Namun setelah dilakukan pengecekan harga pasar melalui marketplace, mesin sejenis dibanderol hingga Rp40–50 juta.
"Pemeriksaan kontainer bagus hasilnya waktu periksa kontainer ada yang menarik harganya kayak murahan masa harga barang sebagus itu cuma USD7 dolar, di marketplace Rp40-Rp50 juta nanti di cek lagi," ujar Purbaya melalui video di akun TikTok resminya, Jumat (14/11/2025).
Dugaan underinvoicing rugikan negara
Praktik underinvoicing, yaitu pelaporan nilai barang impor jauh lebih rendah dari harga sebenarnya, dinilai menjadi penyebab selisih harga ekstrem tersebut.
Cara ini sering digunakan importir nakal untuk menghindari bea masuk dan pajak impor sehingga merugikan penerimaan negara.
Purbaya menyebut pihaknya akan memastikan temuan mencurigakan ini ditindaklanjuti lebih jauh agar tidak menjadi celah bagi pelaku usaha yang ingin menikmati keuntungan ilegal.
Pantau penggunaan container scanner baru
Dalam kunjungannya, Purbaya juga meninjau penggunaan container scanner yang baru beroperasi dua minggu terakhir. Ia menilai perangkat tersebut bekerja cukup baik meski masih perlu peningkatan.
"Lab kita bagus tadi saya bilang ke temen-temen di lab kalo ada kurang peralatan bilang biar bisa dilengkapi tadi juga saya melihat pengoperasian container scanner baru dua minggu depannya dipasang lumayan bagus walau belum sempurna," tuturnya.
Purbaya menegaskan bahwa keberadaan scanner akan mempercepat proses pemeriksaan peti kemas, terutama untuk mendeteksi kejanggalan dalam dokumen impor.
Data pemeriksaan akan terhubung ke Jakarta
Sebagai bentuk peningkatan transparansi, seluruh data pemeriksaan dari daerah akan diintegrasikan ke pusat menggunakan sistem informasi berbasis teknologi. Dengan demikian, pengawasan bisa dilakukan secara real time dari Jakarta.
"Nanti kan IT base saya akan tarik ke Jakarta biar orang Jakarta bisa melihat apa yang terjadi di lapangan," kata Purbaya.
Temuan ini menjadi perhatian publik sekaligus sinyal bahwa pemerintah serius memperketat pengawasan impor demi melindungi penerimaan negara dari potensi manipulasi nilai barang.
