Redaksi Pewarta.co.id
Kamis, Januari 15, 2026
Perkecil teks Perbesar teks
 |
| Utang Luar Negeri RI Menyusut ke USD423,8 Miliar, BI Ungkap Faktor Global Jadi Penekan |
PEWARTA.CO.ID — Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia kembali mengalami penurunan pada November 2025. Bank Indonesia (BI) mencatat total ULN berada di level USD423,8 miliar, lebih rendah dibandingkan Oktober 2025 yang tercatat sebesar USD424,9 miliar.
Penurunan ini menandai perlambatan pertumbuhan utang luar negeri secara tahunan. BI mencatat pertumbuhan ULN Indonesia pada November 2025 hanya sebesar 0,2 persen secara year on year (yoy), melambat dari 0,5 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.
"Secara tahunan, ULN Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 0,2 persen (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya 0,5 persen (yoy), dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik," ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Kamis (15/1/2026).
ULN pemerintah ikut menurun
BI menjelaskan bahwa penurunan Utang Luar Negeri juga terjadi pada sektor pemerintah. Pada November 2025, posisi ULN pemerintah tercatat sebesar USD209,8 miliar, turun dibandingkan bulan Oktober 2025 yang berada di angka USD210,5 miliar.
Dari sisi tahunan, laju pertumbuhan ULN pemerintah melambat cukup signifikan. Jika pada Oktober 2025 tumbuh 4,7 persen (yoy), maka pada November 2025 pertumbuhannya hanya mencapai 3,3 persen (yoy).
Menurut BI, dinamika tersebut dipengaruhi oleh perubahan kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) di tengah kondisi pasar keuangan global yang masih dibayangi ketidakpastian tinggi.
Meski demikian, BI menegaskan bahwa pengelolaan ULN pemerintah tetap dilakukan secara hati-hati dan terukur. Utang luar negeri masih menjadi salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan pemanfaatan yang diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah.
Langkah ini bertujuan menjaga kesinambungan fiskal sekaligus memperkuat fondasi perekonomian nasional dalam jangka panjang.
Dialokasikan ke sektor prioritas
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk berbagai bidang strategis. Porsi terbesar dialokasikan ke Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang mencapai 22,2 persen dari total ULN pemerintah.
Selain itu, dana juga digunakan untuk Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 19,7 persen, Jasa Pendidikan 16,4 persen, sektor Konstruksi 11,7 persen, serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,6 persen.
BI menilai posisi ULN pemerintah masih dalam batas aman. Hampir seluruh ULN pemerintah memiliki tenor jangka panjang, dengan porsi mencapai 99,9 persen dari total utang luar negeri pemerintah.
ULN swasta juga alami kontraksi
Tak hanya sektor pemerintah, utang luar negeri swasta juga menunjukkan tren penurunan. Pada November 2025, posisi ULN swasta tercatat sebesar USD191,2 miliar, turun dari USD191,7 miliar pada Oktober 2025.
Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,3 persen (yoy), meski lebih rendah dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya yang mencapai 1,5 persen (yoy).
BI menyebut perkembangan ini dipengaruhi oleh membaiknya kinerja ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations), yang hanya mengalami kontraksi sebesar 0,4 persen (yoy).
Dari sisi sektoral, ULN swasta terbesar masih berasal dari sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian. Keempat sektor tersebut menyumbang sekitar 80,5 persen dari total ULN swasta.
Struktur ULN dinilai tetap sehat
Bank Indonesia memastikan struktur utang luar negeri Indonesia tetap berada dalam kondisi yang sehat. Hal ini tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,3 persen pada November 2025, dari 29,4 persen pada bulan sebelumnya.
Selain itu, dominasi utang jangka panjang masih sangat kuat, dengan porsi mencapai 86,1 persen dari total ULN nasional. Kondisi ini dinilai mampu menekan risiko pembiayaan jangka pendek terhadap stabilitas ekonomi.
Untuk menjaga keberlanjutan tersebut, BI bersama pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan utang luar negeri.
Optimalisasi peran ULN akan tetap diarahkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional, sembari meminimalkan berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian Indonesia.
