ASN Daerah Terdampak Erupsi Anak Krakatau Bisa WFH hingga 80 Persen

Mendagri Tito Karnavian mengizinkan penerapan WFH bagi ASN di daerah yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. (Dok. Ist)

PEWARTA.CO.ID — Aparatur sipil negara (ASN) di pemerintah daerah yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau dapat menerapkan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) hingga 80 persen sesuai tingkat kedaruratan dan risiko di wilayah masing-masing.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan fleksibilitas tersebut dapat diterapkan ketika aktivitas erupsi dan sebaran abu vulkanik berpotensi mengganggu kesehatan maupun keamanan masyarakat, termasuk ASN serta pelayanan pemerintahan.

“Kalau memang ada potensi yang akan berpengaruh berbahaya untuk kesehatan, untuk keamanan, maka sektor layanan publik, termasuk juga kegiatan masyarakat. Termasuk juga kegiatan belajar mengajar, dapat dilakukan respons misalnya mengalihkan, untuk mengurangi dampak kesehatan, maupun dampak keamanannya,” kata Tito dalam jumpa pers secara daring, Minggu (6/9/2026).

Kemendagri saat ini terus berkomunikasi dengan pemerintah provinsi di sekitar Banten dan Lampung. Pemantauan juga mencakup Banten, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Sumatra Selatan untuk melihat perkembangan dampak erupsi.

WFH disesuaikan dengan kondisi daerah

Tito menjelaskan penerapan kerja dari rumah tidak harus langsung mencapai 80 persen. Skema tersebut dapat dimulai dari pengurangan kapasitas kehadiran, misalnya 50 persen, kemudian disesuaikan kembali apabila risiko kesehatan dan keamanan meningkat.

Kepala daerah memiliki kewenangan untuk menentukan tingkat keterpaparan dan menetapkan status darurat apabila kondisi di wilayahnya dinilai mengganggu kesehatan maupun keamanan masyarakat dan ASN.

“Kalau itu dianggap situasinya emergency atau darurat, termasuk juga kalau situasi pemerintah kabupaten/kota melihat aspek kesehatan dan aspek keamanan di daerah itu bagi masyarakat. Termasuk bagi ASN administrasi negara, bisa terganggu, maka yang dapat dilakukan work from home,” ujar Tito.

Apabila situasi dinilai semakin rawan, persentase WFH dapat ditingkatkan hingga 75-80 persen. Besaran tersebut ditentukan masing-masing kepala daerah berdasarkan kondisi aktual dan penilaian instansi teknis terkait.

Layanan esensial tetap berjalan

Meski fleksibilitas kerja diberlakukan, Tito menekankan fungsi utama pelayanan publik harus tetap berlangsung. Instansi dan sektor yang bersifat esensial tetap membutuhkan petugas secara fisik.

Sektor kesehatan, pemadam kebakaran, serta petugas yang menangani kelistrikan disebut harus tetap beroperasi untuk menjaga layanan dan keselamatan masyarakat.

“Bisa dilakukan sebagian seperti yang sering kita lakukan, misalnya 50%, terutama sektor-sektor yang sangat esensial, seperti sektor kesehatan, bidang kesehatan, kemudian pemadam kebakaran. Kemudian yang menangani masalah kelistrikan misalnya, ini harus bisa tetap berjalan,” ucapnya.

Pembagian kerja melalui sistem shift dapat digunakan agar pelayanan tetap tersedia meski jumlah pegawai yang bekerja secara langsung dikurangi. Petugas kesehatan juga tetap diperlukan secara fisik untuk memberikan pertolongan medis dalam kondisi darurat.

Pemda diminta pantau data kebencanaan

Penyesuaian aktivitas tidak hanya berlaku pada pekerjaan ASN. Pemerintah daerah juga dapat mengambil langkah terhadap kegiatan belajar mengajar dan transportasi darat apabila kondisi abu vulkanik menimbulkan risiko.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan imbauan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk mengantisipasi dampak erupsi. Kepala daerah selanjutnya dapat menetapkan status darurat sesuai kondisi kesehatan dan keamanan di wilayah masing-masing.

Kemendagri meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Pemantauan data seismik dan informasi kebencanaan secara berkala diperlukan agar keputusan mengenai pola kerja dan aktivitas masyarakat dapat mengikuti perkembangan terbaru.

“Ini kita harus melakukan komunikasi terus menerus dengan sekali lagi tujuannya untuk mengetahui seberapa berbahaya atau seberapa rawan, terhadap kesehatan masyarakat dan keamanan masyarakat, di berbagai sektor. Termasuk sektor yang administrasi pemerintahan,” ujar Tito.