Tambahan DAU, 79 daerah, Rp3,7 triliun, dan Rp14 triliun menjadi kebutuhan fiskal yang diungkap Mendagri Tito Karnavian.
Oleh Redaksi Pewarta.co.id
Jumat, Agustus 07, 2026
 |
| Mendagri Tito Karnavian mengungkap kebutuhan tambahan DAU untuk 79 daerah yang mengalami tekanan fiskal dengan prioritas belanja pegawai. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan pemerintah tengah menghitung kebutuhan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi 79 pemerintah daerah yang mengalami tekanan fiskal. Anggaran tambahan tersebut diprioritaskan untuk membantu pemenuhan belanja pegawai agar pelayanan pemerintahan tetap berjalan.
Menurut Tito, kebutuhan dana khusus untuk belanja pegawai di puluhan daerah tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp3,7 triliun. Perhitungan itu dilakukan setelah pemerintah mengevaluasi kondisi fiskal daerah, termasuk mempertimbangkan efisiensi anggaran dan kemungkinan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) yang masih tertunda.
"Kalau itu kita untuk belanja pegawainya saja itu lebih kurang Rp3,7 triliunan," kata Tito usai konferensi pers di Kantor Bakom, Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2026.
Kebutuhan fiskal daerah bisa mencapai Rp14 triliun
Tito menjelaskan nilai kebutuhan anggaran akan jauh lebih besar apabila mencakup penguatan fiskal di luar belanja pegawai. Berdasarkan perhitungan pemerintah, total kebutuhan tersebut diperkirakan berada di kisaran Rp14 triliun.
"Tapi kalau ditambah yang lain-lain lebih kurang Rp14 triliun. Jadi kita bukan miliar, triliun," ujarnya.
Ia menambahkan, angka tersebut dihitung berdasarkan kondisi nyata daerah yang mengalami tekanan fiskal. Pemerintah juga memperhitungkan dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
"Kalau belanja pegawainya 79 itu kalau enggak salah hampir Rp3,5 triliun. Yang kalau ditambah yang lain-lain untuk memperkuat dia lebih kurang Rp14-an triliun," katanya.
Kemenkeu memiliki perhitungan berbeda
Meski demikian, Tito mengakui terdapat perbedaan perhitungan antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan mengenai besaran kebutuhan dukungan fiskal bagi pemerintah daerah.
Menurutnya, estimasi yang dimiliki Menteri Keuangan menunjukkan kebutuhan anggaran yang lebih besar dibandingkan hasil perhitungan Kemendagri.
"Tapi kalau datanya Pak Menteri Keuangan beliau menghitung kira-kira hampir Rp20 triliun," kata Tito.
Masih menunggu keputusan pemerintah
Tito mengatakan seluruh usulan terkait tambahan DAU tersebut masih akan dibahas lebih lanjut di tingkat pemerintah. Keputusan akhir mengenai besaran tambahan anggaran nantinya akan disesuaikan dengan kebijakan fiskal nasional serta arahan Presiden Prabowo Subianto.
