Hammad Hendra
Sabtu, November 22, 2025
Perkecil teks Perbesar teks
 |
| DPR susun RUU penyesuaian pidana, UMP 2026 masih digodok: Ini 5 isu politik-hukum terpanas. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Berbagai isu politik dan hukum kembali menjadi sorotan publik sepanjang Kamis (20/11/2025) hingga Jumat pagi.
Mulai dari langkah Komisi III DPR menyiapkan RUU Penyesuaian Pidana, kabar terbaru kasus Google Cloud, hingga pembahasan UMP 2026 yang masih alot dibahas pemerintah dan pemangku kepentingan.
Berikut rangkuman lima isu utama yang mencuri perhatian:
1. DPR Mulai Bahas RUU penyesuaian pidana pekan depan
Komisi III DPR dijadwalkan mulai membahas RUU Penyesuaian Pidana pada Senin (24/11/2025) sebagai bagian dari persiapan implementasi KUHP baru yang akan berlaku pada 2026.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyampaikan hal tersebut usai rapat bersama Kementerian Hukum di Jakarta.
Wakil Menteri Hukum, Eddy Hiariej, menjelaskan bahwa penyusunan RUU tersebut merupakan mandat dari Pasal 613 KUHP.
“Dalam jangka waktu tiga tahun setelah disahkan, KUHP baru harus disesuaikan antara Undang-Undang lainnya, termasuk hingga peraturan daerah,” ujarnya.
2. KPK tegaskan Nadiem Makarim sudah berstatus tersangka
KPK memastikan mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim, bersama mantan staf khususnya, Jurist Tan, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan Google Cloud.
“Sebagian besar itu sama, NM, stafsusnya JT, dan ada beberapa yang berbeda. Namun, secara keseluruhan sama,” kata Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
3. Eks Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dicekal enam bulan
Kejaksaan Agung mengajukan pencekalan terhadap mantan Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi, yang kini telah resmi dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan oleh Ditjen Imigrasi.
Pencegahan tersebut terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pajak.
“Yang diajukan cekal oleh Kejagung atas nama Ken Dwijugiasteadi,” ujar Plt Dirjen Imigrasi, Yuldi Yusman.
4. Penetapan UMP 2026 tunggu keputusan Rapat Tripartit
Hingga kini pemerintah belum merilis besaran UMP 2026.
Pembahasannya masih berjalan dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari kementerian terkait hingga perwakilan pekerja dan pengusaha.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa penetapan UMP tidak boleh dilakukan terburu-buru.
"Rapatnya itu melibatkan dari Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian nanti ada menko PMK, kemudian juga nanti ada dari Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Perekonomian," ujarnya di sela acara Beritasatu Malam Apresiasi di Jakarta.
5. Gubernur Malut Sherly Tjoanda disorot karena gurita bisnis tambang
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, tengah menjadi pusat perhatian karena dugaan konflik kepentingan.
Istri mendiang pengusaha Benny Laos tersebut diketahui memiliki jaringan bisnis besar, mulai dari sektor pertambangan hingga perikanan.
Dengan nilai kekayaan hampir mencapai Rp 1 triliun, Sherly disebut sebagai salah satu kepala daerah terkaya di Indonesia dan kini tengah menjadi sorotan publik.
