Hammad Hendra
Sabtu, November 22, 2025
Perkecil teks Perbesar teks
 |
| Kemenkeu desak Pemda percepat belanja daerah demi dongkrak ekonomi jelang tutup Tahun. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta pemerintah daerah (pemda) segera mempercepat realisasi belanja agar stimulus ekonomi tetap bergerak hingga akhir tahun anggaran.
Dengan sisa waktu sekitar satu setengah bulan, percepatan pencairan anggaran dinilai sangat penting agar tidak ada dana mengendap yang seharusnya mendorong aktivitas ekonomi daerah.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Askolani menegaskan bahwa langkah ini harus dilakukan melalui dua jalur, yaitu optimalisasi Transfer ke Daerah (TKD) dan percepatan belanja kementerian/lembaga.
“Ada dua jalur bukan hanya dari TKD tetapi dari belanja pemerintah pusat. Teman-teman bisa lihat pemerintah sangat masif mendukung percepatan belanja MBG (Makan Bergizi Gratis), termasuk perumahan dan satu yang on top adalah stimulus fiskal,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, Kamis (20/11/2025).
Dorongan dari pusat untuk menguatkan ekonomi daerah
Askolani menjelaskan bahwa kombinasi percepatan belanja pusat dan daerah sangat diperlukan agar daya dorong fiskal tetap kuat.
Pemerintah pusat, kata dia, sudah menjalankan akselerasi di berbagai sektor strategis, sementara pemda diminta meningkatkan serapan anggaran untuk menjaga momentum ekonomi regional.
Tak hanya itu, Kemenkeu juga mendorong pemda segera mengalihkan dana simpanan di perbankan ke program pembangunan.
Dana mengendap yang masih besar dinilai berpotensi menghambat perputaran ekonomi jika tidak segera dimanfaatkan.
“Kami juga meminta pemerintah daerah melakukan monitoring dan evaluasi agar belanja pemda sejalan dengan arahan menteri keuangan,” tambah Askolani.
Realisasi belanja negara hingga akhir Oktober
Berdasarkan data Kemenkeu, hingga 31 Oktober 2025, realisasi belanja negara telah mencapai Rp 2.593 triliun.
Total tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.879,6 triliun dan transfer ke daerah Rp 713,4 triliun.
Belanja pemerintah pusat meliputi belanja K/L sebesar Rp 961,2 triliun dan belanja non-K/L Rp 918,4 triliun.
Menurut Askolani, kementerian terus memonitor efektivitas realisasi anggaran agar sesuai dengan instruksi percepatan yang telah ditekankan sejak awal tahun.
“Kami juga memantau pelaksanaan arahan menteri keuangan terkait belanja transfer ke daerah tahun 2025,” ujarnya.
