Kemnaker Indonesia menyampaikan langkah menghadapi perubahan dunia kerja dalam forum ketenagakerjaan ASEAN di Bangkok. (Dok. Ist)
Oleh Redaksi PEWARTA
Selasa, Agustus 25, 2026
 |
| Kemnaker Indonesia menyampaikan langkah menghadapi perubahan dunia kerja dalam forum ketenagakerjaan ASEAN di Bangkok. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Indonesia memaparkan sejumlah langkah konkret untuk menghadapi perubahan dunia kerja dalam Pertemuan Pejabat Senior Ketenagakerjaan ASEAN atau Senior Labour Officials Meeting (SLOM) di Bangkok, Thailand, 23–27 Agustus 2026.
Pertemuan tersebut berlangsung bersamaan dengan rangkaian Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan ASEAN (ALMM) ke-29. Indonesia menekankan pentingnya peningkatan keterampilan, perlindungan sosial, inklusivitas, serta pemanfaatan teknologi dalam menghadapi perubahan dunia kerja.
Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengatakan, langkah Indonesia merupakan bagian dari komitmen menjalankan ASEAN Declaration on Promoting Competitiveness, Resilience and Agility of Workers for the Future of Work.
“Indonesia tetap berkomitmen untuk menerjemahkan tujuan Deklarasi ke dalam langkah-langkah yang praktis dan saling memperkuat, guna memastikan tidak ada pekerja yang tertinggal dalam perubahan dunia kerja,” ujar Indah di Bangkok, Senin (24/8/2026).
Penguatan keterampilan tenaga kerja
Salah satu fokus Indonesia adalah memperluas akses terhadap pemagangan dan pelatihan vokasi. Program Pemagangan Nasional ditargetkan menjangkau 150 ribu peserta, setelah tahap pertama mencakup 100 ribu lulusan baru perguruan tinggi dengan tingkat penyerapan kerja mencapai 30 persen.
Sementara itu, Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) ditargetkan dapat menjangkau 300 ribu peserta. Pemerintah juga memodernisasi sistem informasi pasar kerja terintegrasi agar hubungan antara pelatihan dan kebutuhan industri semakin erat.
Pemanfaatan teknologi turut diterapkan dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Indonesia menggunakan teknologi digital dan Internet of Things (IoT) untuk mendukung pengawasan ketenagakerjaan serta layanan kepatuhan K3 secara daring.
Perluas perlindungan dan kesempatan kerja
Pada sektor perlindungan sosial, Indonesia memperkuat jaringan pengaman pekerja melalui perluasan cakupan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program tersebut mencakup manfaat tunai, pelatihan, dan penempatan kerja.
Kemnaker juga menjalankan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta memberikan insentif iuran jaminan sosial bagi sektor padat karya dan informal.
Aspek inklusivitas turut menjadi perhatian Indonesia dengan mendorong kesempatan kerja yang adil bagi penyandang disabilitas, perempuan, pemuda, dan pekerja lansia.
Hubungan industrial juga diperkuat melalui lebih dari 12.830 LKS Bipartit di tingkat perusahaan serta LKS Tripartit yang berada di 34 provinsi dan 398 kabupaten/kota. Langkah tersebut disebut berjalan sejalan dengan prinsip Konvensi ILO No. 144.
Peran Indonesia dalam agenda ASEAN
Di tingkat regional, Indonesia memimpin pelaksanaan ASEAN Guiding Principles (AGP) Phase 3 untuk mendorong harmonisasi sistem sertifikasi kompetensi di lima negara anggota ASEAN. Tahap awal program tersebut berfokus pada sektor konstruksi dan kelistrikan.
Indonesia juga sedang menyiapkan proyek Knowledge Sharing on Unemployment Insurance yang melibatkan delapan negara anggota ASEAN. Selain itu, Indonesia aktif dalam studi produktivitas tenaga kerja di kawasan.
Menurut Indah, berbagai agenda tersebut menunjukkan bahwa peningkatan daya saing ekonomi kawasan perlu berjalan bersama dengan perlindungan pekerja.
“Melalui langkah-langkah ini, Indonesia menegaskan bahwa daya saing kawasan harus senantiasa berjalan selaras dengan resiliensi, inklusivitas, perlindungan sosial, dan pemenuhan hak-hak dasar pekerja,” ujar Indah.
