Kemnaker memperkuat peran Balai K3 melalui pemetaan risiko agar pencegahan kecelakaan kerja lebih tepat sasaran.
Oleh Redaksi PEWARTA
Rabu, Agustus 26, 2026
 |
| Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor saat melakukan kunjungan kerja ke Balai K3 Medan, Sumatera Utara. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat peran Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai pusat pencegahan kecelakaan kerja berbasis risiko. Langkah tersebut diarahkan agar pembinaan K3 lebih tepat sasaran dan mampu menjawab perkembangan dunia kerja.
Penguatan itu disampaikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor saat mengunjungi Balai K3 Medan, Sumatera Utara, Kamis, 20 Agustus 2026.
Afriansyah mendorong transformasi Balai K3 menjadi Occupational Safety and Health (OSH) Management Hub atau pusat pengelolaan K3. Menurutnya, perubahan tersebut perlu diikuti peningkatan fungsi dan kapasitas balai.
Pemetaan risiko jadi dasar pembinaan
Salah satu langkah yang ditekankan adalah penyusunan peta risiko sebagai dasar untuk menentukan prioritas pencegahan dan pembinaan keselamatan kerja.
“Saya berharap Balai K3 Medan benar-benar memiliki peta risiko yang dapat menunjukkan sektor berisiko tinggi, bahaya dominan, penyebab kecelakaan kerja, serta perusahaan yang membutuhkan pembinaan,” ujar Afriansyah.
Dengan pemetaan tersebut, pembinaan dapat disesuaikan dengan karakteristik risiko yang ditemukan di lapangan. Kapasitas Balai K3 juga dinilai perlu diperkuat dalam aspek keselamatan dasar, manajemen risiko, investigasi kecelakaan, hingga penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
“SMK3 harus menjadi instrumen pembinaan yang nyata. Balai harus mampu membantu perusahaan mengenali bahaya, mengendalikan risiko, melakukan evaluasi, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan,” imbuhnya.
Sinergi diperlukan untuk memperkuat budaya K3
Afriansyah menilai penguatan Balai K3 tidak dapat berjalan sendiri. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, asosiasi profesi, serta pemangku kepentingan lainnya perlu membangun sinergi dalam pencegahan kecelakaan kerja.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung penerapan budaya K3 secara berkelanjutan di berbagai sektor.
Afriansyah juga menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan K3 tidak semestinya hanya dilihat dari jumlah layanan atau sertifikasi yang diberikan.
Menurutnya, indikator yang lebih penting adalah kemampuan sistem K3 dalam mengenali dan mengendalikan risiko serta memberikan dampak nyata terhadap upaya mencegah kecelakaan kerja.
