Hammad Hendra
Sabtu, November 22, 2025
Perkecil teks Perbesar teks
![]() |
| PWI gerak cepat respons desakan Menko Polkam untuk perkuat konten edukatif. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyatakan kesiapannya menindaklanjuti arahan Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago terkait kebutuhan mendesak akan konten berkualitas di ruang publik.
Langkah ini akan dilakukan melalui penguatan literasi masyarakat dan peningkatan produksi konten edukatif.
Dalam pernyataan pers yang diterima di Jakarta, Sabtu, Djamari menyoroti masih minimnya konten yang bersifat mendidik, terutama bagi anak-anak dan generasi muda. Hal itu ia sampaikan saat berdialog dengan jajaran PWI Pusat pada Jumat (21/11/2025).
“Kita kurang memiliki konten edukatif yang bisa diakses anak-anak, termasuk sejarah,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga guna menghasilkan film pendek maupun film panjang yang dapat meningkatkan literasi publik.
Menurutnya, pemerintah bersama organisasi profesi seperti PWI juga perlu bersinergi agar konten yang beredar semakin relevan, kredibel, dan berdampak pada peningkatan pendidikan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua PWI Pusat Akhmad Munir menyambut baik arahan tersebut dan menegaskan komitmen organisasi untuk terus menghadirkan informasi yang sehat bagi publik.
“PWI concern bagaimana informasi yang dikonsumsi masyarakat adalah informasi berkualitas, yang mendidik, mencerahkan, dan memberdayakan masyarakat,” katanya.
Munir, yang juga menjabat Direktur Utama LKBN Antara, menegaskan bahwa sejak berdiri pada 1946, PWI memiliki rekam jejak perjuangan dalam mendukung pembangunan bangsa.
Dengan semangat itu, PWI siap memperkuat kolaborasi dengan Kemenko Polkam untuk meningkatkan ketahanan informasi, terutama di tengah maraknya disrupsi dan penyebaran informasi menyesatkan.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menghadirkan lebih banyak konten edukatif yang dapat memperkaya wawasan masyarakat sekaligus melindungi publik dari dampak negatif informasi yang tidak bertanggung jawab.



















































