Ketua KPK: Korupsi Terjadi karena Sekongkol dan Arahan Pimpinan

Perkecil teks Perbesar teks

Ketua KPK: Korupsi terjadi karena sekongkol dan Aaahan pimpinan. (Dok. ANTARA)

Jakarta, Pewarta .co.id — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menyoroti akar permasalahan korupsi yang kerap terjadi di Indonesia.

Menurutnya, praktik lancung ini kerap lahir dari kolaborasi jahat antar oknum, termasuk karena adanya arahan langsung dari pimpinan di suatu institusi.

Pernyataan ini disampaikan Setyo saat menanggapi data kebocoran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang terjadi pada Oktober 2024.

Ia mengungkapkan bahwa nilai kebocoran tersebut mencapai angka mencengangkan, yakni Rp309,2 triliun.

Jumlah ini melonjak hampir dua kali lipat dibandingkan angka pada Agustus 2024 yang tercatat sebesar Rp153,7 triliun.

“Ini bukan hal baru, tetapi jadi bahaya jika kebocoran ini berubah jadi budaya, bahkan dianggap kearifan lokal,” ujar Setyo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, ia menduga kebocoran anggaran ini terjadi karena berbagai modus manipulatif, mulai dari proyek fiktif, penggelembungan biaya, rekayasa spesifikasi, hingga pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai kebutuhan riil instansi.

Menanggapi fenomena ini, Setyo menegaskan bahwa upaya pencegahan harus dilakukan secara sistematis.

Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan bertanggung jawab dinilai menjadi langkah penting dalam mengatasi persoalan ini secara berkelanjutan.

KPK, kata dia, terus mengajak berbagai elemen penegak hukum untuk bersinergi dalam memerangi korupsi.

Kolaborasi ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta menjaga integritas keuangan negara.

Sebagai langkah konkret, KPK juga mendorong pemulihan kerugian negara melalui berbagai mekanisme.

Upaya tersebut mencakup pengembalian kerugian dalam bentuk uang pengganti, penyitaan dan lelang barang rampasan, serta hibah dan pemanfaatan aset sitaan.

Terkait hal ini, Setyo mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2024, lembaga antirasuah tersebut berhasil melakukan pemulihan aset sebesar Rp739,6 miliar.