Hammad Hendra
Selasa, Januari 20, 2026
Perkecil teks Perbesar teks
 |
| Pemerintah optimis transformasi digital 5 tahun ke depan berdampak langsung bagi masyarakat. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya memastikan transformasi digital dalam lima tahun ke depan benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Fokus utama diarahkan pada kemudahan layanan publik, keamanan ruang digital, serta pemerataan peluang ekonomi digital.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Ismail, dalam forum ASEAN Digital Ministers’ Meeting (ADGMIN) yang digelar di Hanoi, Vietnam.
Ismail menjelaskan bahwa komitmen tersebut telah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemkomdigi 2025–2029, yang diselaraskan dengan agenda transformasi digital kawasan ASEAN.
“Renstra Komdigi selaras dengan agenda digital ASEAN. Indonesia mengambil peran aktif agar kerja sama kawasan memberi manfaat nyata bagi warga, pelaku usaha, dan pemerintah daerah,” kata Ismail dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
ADGMIN merupakan forum tahunan yang mempertemukan para menteri bidang digital dan pemangku kepentingan dari negara-negara ASEAN.
Pertemuan ini menjadi wadah pembahasan perkembangan digitalisasi serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di kawasan Asia Tenggara.
Menurut Ismail, tantangan utama transformasi digital saat ini tidak lagi sebatas pada perluasan jaringan atau infrastruktur.
Fokus telah bergeser pada bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan secara nyata dan aman oleh masyarakat.
“Konektivitas sudah meluas. Tugas berikutnya memastikan teknologi digunakan secara aman, saling terhubung, dan memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan warga,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa tanpa tata kelola yang jelas dan kebijakan yang kuat, kemajuan teknologi justru berpotensi memperlebar kesenjangan digital serta memunculkan risiko keamanan baru di ruang siber.
“Karena itu Indonesia menempatkan perlindungan masyarakat sebagai prioritas,” tegas Ismail.
Lebih lanjut, Ismail menekankan pentingnya kerja sama antarnegara ASEAN dalam menghadapi tantangan transformasi digital.
Harmonisasi kebijakan, interoperabilitas sistem, serta keselarasan regulasi dinilai krusial agar layanan lintas negara, perdagangan digital, dan perlindungan data pribadi dapat berjalan searah.
“Kecerdasan terhubung harus mempersempit kesenjangan digital. Teknologi harus melayani masyarakat, bukan sebaliknya,” tandasnya.
Renstra Kemkomdigi 2025–2029 sendiri mengusung visi Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga.
Makna Terhubung menitikberatkan pada pemerataan akses digital hingga ke wilayah pelosok.
Tumbuh mencerminkan transformasi digital sebagai pendorong terbukanya peluang usaha, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan efisiensi layanan publik.
Sementara Terjaga menegaskan pentingnya perlindungan data, keamanan siber, dan kepercayaan publik sebagai fondasi utama ekosistem digital nasional.
Melalui arah kebijakan tersebut, Indonesia menegaskan bahwa transformasi digital bukan sekadar agenda teknologi, melainkan instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melindungi ruang digital, dan memastikan manfaat ekonomi digital dirasakan secara lebih luas dan inklusif.
