Redaksi Pewarta.co.id
Minggu, April 05, 2026
Perkecil teks Perbesar teks
 |
| Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera memperkuat jaminan keamanan bagi prajurit penjaga perdamaian Indonesia yang bertugas di Lebanon.
Desakan ini muncul setelah adanya serangkaian insiden yang menimpa Kontingen Garuda dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
Pemerintah Indonesia mengaku telah menerima laporan terbaru terkait tiga prajurit TNI yang mengalami luka saat menjalankan tugas di wilayah konflik tersebut. Hingga kini, penyebab insiden masih dalam penyelidikan pihak UNIFIL.
"Tadi malam saya menerima laporan bahwa ada tiga prajurit TNI yang terluka. Penyebabnya, seperti dua insiden sebelumnya, masih diinvestigasi oleh UNIFIL," ungkap Menlu kepada awak media di VIP Room Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (4/4/2026).
Pemerintah dorong rapat darurat Dewan Keamanan PBB
Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Perwakilan Tetap di New York langsung mengambil langkah diplomatik. Sehari setelah insiden pertama terjadi, Indonesia meminta Dewan Keamanan PBB menggelar rapat darurat guna membahas keselamatan pasukan penjaga perdamaian.
Permintaan ini mendapat dukungan dari Prancis yang memegang peran sebagai penanggung jawab isu Lebanon di Dewan Keamanan.
"Pemerintah RI melalui perwakilan tetap di New York, sehari setelah insiden pertama, meminta Dewan Keamanan PBB menggelar rapat. Prancis sebagai penholder isu Lebanon menyetujui untuk menyelenggarakan rapat luar biasa," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyampaikan kecaman keras atas serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian dan menuntut adanya investigasi menyeluruh terhadap setiap insiden yang terjadi.
"Kita menuntut dilakukan investigasi menyeluruh. Ini adalah misi penjaga perdamaian. Hal seperti ini seharusnya tidak terjadi, tetapi kenyataannya terjadi," tegasnya.
Tekankan pentingnya perlindungan pasukan penjaga perdamaian
Menlu Sugiono menegaskan bahwa pasukan penjaga perdamaian memiliki mandat yang berbeda dengan pasukan tempur. Mereka tidak dipersiapkan untuk menghadapi konflik bersenjata secara langsung, melainkan menjaga stabilitas dan perdamaian di wilayah penugasan.
"Harus ada jaminan keamanan bagi prajurit penjaga perdamaian. Mereka adalah peacekeeping, bukan peacemaking. Mereka tidak diperlengkapi untuk melakukan operasi tempur," jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa perlengkapan dan pelatihan yang diberikan kepada pasukan difokuskan untuk mendukung misi damai, bukan operasi militer ofensif.
"Oleh karena itu, kami juga meminta PBB untuk mengevaluasi kembali aspek keselamatan pasukan penjaga perdamaian, khususnya yang bertugas di UNIFIL," tambahnya.
Harapan keselamatan bagi seluruh prajurit
Di tengah meningkatnya risiko di lapangan, pemerintah berharap seluruh prajurit Indonesia yang bertugas di bawah bendera PBB dapat menjalankan misi dengan aman dan kembali ke Tanah Air dalam kondisi sehat.
"Kami berharap seluruh prajurit dapat menjalankan tugas dengan aman, sehat, dan selamat," pungkas Menlu.
