Bram Edo
Rabu, Oktober 22, 2025
Perkecil teks Perbesar teks
 |
| Bobby Nasution Dorong Pertumbuhan Ekonomi Sumut Lewat Pemanfaatan KUR dan KPP |
PEWARTA.CO.ID — Penyesuaian kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat tahun depan membuat pemerintah daerah harus berpikir lebih kreatif dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi.
Menyikapi hal itu, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Program Perumahan (KPP) sebagai motor penggerak investasi daerah.
Bobby menjelaskan, total pengeluaran pemerintah daerah Sumut pada tahun depan diperkirakan akan berkurang hingga Rp9 triliun akibat penyesuaian TKD. Sementara itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Sumut bisa mencapai 6,8 hingga 7,2 persen.
“Otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan terkoreksi tahun depan. Harus ada yang menutup celah ini, salah satunya melalui KUR dan KPP. Karena itu, Pemda akan terus memantau pemanfaatan KUR agar targetnya tercapai dan dapat dimaksimalkan,” ujar Bobby Nasution usai menghadiri Akad Massal 800.000 KUR dan KPP secara virtual di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Selasa (21/10/2025).
Realisasi KUR Sumut belum maksimal
Bobby mengungkapkan bahwa hingga saat ini, realisasi penyaluran KUR di Sumut baru mencapai Rp11 triliun, menempatkan provinsi ini di urutan kelima nasional, berada tepat di bawah Sulawesi Selatan.
Ia menilai, capaian tersebut belum mencerminkan potensi sebenarnya mengingat jumlah penduduk dan pelaku UMKM di Sumut jauh lebih besar.
“Kita belum maksimalkan ini. Bahkan masih ada daerah yang tidak melakukan pendataan UMKM-nya. Jadi mohon kerja samanya, agar perekonomian masyarakat kita semakin membaik ke depan,” kata Bobby.
Dalam kegiatan akad massal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghadirkan sekitar 1.000 debitur yang melakukan akad KUR dan KPP. Bobby berharap jumlah penerima manfaat terus meningkat setiap tahunnya.
“Semua sudah ada targetnya, termasuk untuk bank-bank di daerah. Saya berharap debitur kita terus bertambah sehingga target KUR dan KPP bisa tercapai. Ini akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi kita,” tuturnya.
KUR dan KPP didorong lebih inklusif
Lebih lanjut, Bobby menegaskan bahwa akses terhadap KUR kini makin diperluas agar bisa dimanfaatkan oleh lebih banyak kalangan, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan super mikro. Bahkan, tenaga migran Indonesia (TMI) juga dapat memperoleh pembiayaan KUR sebagai modal produktif.
Sementara itu, Kredit Program Perumahan (KPP) disiapkan untuk mendukung sektor konstruksi dan perumahan melalui kontraktor lokal, pengembang, hingga penyedia bahan bangunan.
“Ini juga perlu kita sosialisasikan. Daripada anak-anak muda kita menjadi TMI ilegal atau terjerat pinjol, lebih baik diarahkan untuk memanfaatkan KUR. Begitu juga kontraktor lokal, bisa menggunakan KPP untuk menyukseskan program tiga juta rumah Presiden Prabowo,” ucap Bobby.
Pemerintah siapkan anggaran Rp130 triliun
Dari sisi nasional, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran tambahan KPP sebesar Rp130 triliun, yang terbagi menjadi Rp113 triliun untuk sektor pasokan (supply side) dan Rp17 triliun untuk sisi permintaan (demand side).
“Saya meminta gubernur, bupati, dan wali kota mendorong kontraktor daerah agar aktif membangun rumah masyarakat. Kredit Program Perumahan ini merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah. Para debitur KUR dan KPP ini adalah pahlawan ekonomi Indonesia,” ujar Airlangga secara virtual dari Surabaya, Jawa Timur.
Sinergi nasional dan daerah
Kegiatan Akad Massal 800.000 KUR dan KPP diselenggarakan secara nasional dan diikuti serentak di berbagai daerah.
Di Surabaya, acara dihadiri oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay.
Sementara di Medan, kegiatan turut dihadiri oleh bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, Kepala Perwakilan BI Sumut Rudi B. Hutabarat, serta Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Togap Simangunsong.
Bobby berharap langkah kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah, disertai sinergi perbankan dan pelaku usaha, dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara di tengah keterbatasan anggaran daerah.
