Redaksi Pewarta.co.id
Rabu, Oktober 22, 2025
Perkecil teks Perbesar teks
 |
| Dana Rp14,6 Triliun Mengendap di Bank Jakarta, Pramono: Purbaya Benar Seribu Persen! |
PEWARTA.CO.ID — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akhirnya angkat bicara soal isu dana mengendap senilai Rp14,6 triliun milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI di Bank Jakarta.
Ia membenarkan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menyoroti besarnya simpanan dana daerah di perbankan.
Pramono menegaskan bahwa informasi yang disampaikan Purbaya bukan hanya benar, tetapi “seribu persen benar.” Namun, ia menjelaskan bahwa fenomena dana mengendap tersebut wajar terjadi karena pola pengeluaran APBD DKI yang cenderung meningkat di penghujung tahun.
"Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana Rp14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1.000 persen, bukan 100 persen lagi, 1.000 persen. Tetapi memang Jakarta ini, pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun," ujar Pramono di Stasiun MRT Dukuh Atas, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
Dana akan digunakan untuk pembayaran akhir tahun
Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa dana tersebut bukan idle atau tidak digunakan, melainkan akan dialokasikan untuk kebutuhan pembayaran di akhir tahun anggaran. Berdasarkan catatan Pemprov, realisasi belanja besar memang kerap terjadi di bulan November hingga Desember.
"Sebagai contoh, di akhir tahun 2023 itu sekitar Rp16 triliun, di tahun 2024, Rp18 triliun. Maka kenapa dana ini ada, pasti nanti dana ini akan kita gunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran yang seperti itu," tambahnya.
Berkelakar minta tambahan transfer
Dalam kesempatan yang sama, Pramono juga sempat berkelakar bahwa pihaknya meminta tambahan dana transfer sebesar Rp10 triliun kepada Kementerian Keuangan.
"Pemerintah DKI meminta kepada Pak Menteri Keuangan, 'Tambah dong 10 triliun yang mau ditransfer, segera ditransfer', jadi kami bukan apa, mengatakan enggak, tapi memang betul. 1.000 persen betul. Tetapi itulah yang kita persiapkan untuk akan kami gunakan pembayaran-pembayaran di akhir bulan November dan Desember ini. Kurang lebih kebutuhannya sama dengan tahun 2023 maupun 2024, sekitar Rp16-18 triliun," ucapnya sambil tersenyum.
Pajak DKI tercapai dan melebihi target
Pramono juga menegaskan kondisi keuangan DKI Jakarta saat ini masih sangat sehat. Pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak, telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan.
"DKI, alhamdulillah pajaknya juga tercapai, terpenuhi sesuai dengan target, bahkan melebihi sedikit daripada target," jelasnya.
DKI jadi daerah dengan simpanan terbesar di bank
Data Bank Indonesia (BI) per 15 Oktober 2025 menunjukkan bahwa Pemprov DKI Jakarta menempati posisi teratas sebagai pemerintah daerah dengan jumlah simpanan terbesar di perbankan per September 2025.
Berikut daftar lima pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi:
- Provinsi DKI Jakarta: Rp14,68 triliun
- Provinsi Jawa Timur: Rp6,84 triliun
- Kota Banjarbaru: Rp5,17 triliun
- Provinsi Kalimantan Utara: Rp4,7 triliun
- Provinsi Jawa Barat: Rp4,17 triliun
Dengan jumlah dana yang begitu besar, Pemprov DKI Jakarta disebut masih memiliki ruang fiskal cukup luas untuk melanjutkan program pembangunan menjelang akhir tahun anggaran.
Pramono memastikan, seluruh dana tersebut akan segera terserap sesuai kebutuhan belanja pemerintah daerah.
