Redaksi Pewarta.co.id
Rabu, Oktober 22, 2025
Perkecil teks Perbesar teks
 |
| Purbaya Sebut Hanya 100 Orang MBR Terkendala SLIK OJK, Bukan 110 Ribu |
PEWARTA.CO.ID — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya perbedaan besar antara data awal dan hasil verifikasi terkait calon pembeli rumah dari kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang gagal mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi akibat terhambat Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sebelumnya, beredar laporan bahwa terdapat 110.000 orang yang tidak bisa mengakses KPR subsidi lantaran tercatat memiliki kredit macet di sistem SLIK.
Namun setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh tim Kementerian Keuangan bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), angka tersebut ternyata jauh dari kenyataan.
Hasil verifikasi: Hanya sekitar 100 orang yang benar-benar bermasalah
Usai menggelar rapat bersama BP Tapera pada Selasa (21/10/2025), Purbaya menyatakan jumlah calon pembeli yang benar-benar terkendala akibat SLIK sangat kecil.
"Kan tadinya saya janjikan kalau mereka clear, Kamis saya akan ke OJK minta itu di clearkan. Tapi ternyata setelah diperiksa enggak sebanyak itu, enggak ada 110.000. Bahkan yang agak clear dari BTN hanya mungkin 3.000 dan itu pun enggak di bawah Rp1 juta. Yang di bawah Rp1 juta lebih sedikit lagi," jelas Purbaya di Kementerian Keuangan.
Ia kemudian menegaskan, dari total klaim 110 ribu nama, hanya sekitar 100 orang yang benar-benar memenuhi syarat untuk memperoleh KPR subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
"Terus saya simpulkan dari 110.000 itu paling yang bisa masuk 100 orang. Jadi sepertinya peng-clear-an namanya dari SLIK tidak akan memecahkan masalah demand untuk perumahan yang dibuat Tapera sama Pak Ara (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman)," lanjutnya.
Purbaya sebut ada salah hitung di awal
Menurut Purbaya, kesalahan utama berasal dari anggapan bahwa rendahnya permintaan rumah di kalangan MBR sepenuhnya disebabkan oleh kendala SLIK OJK. Padahal, ada faktor lain yang turut menghambat penyerapan program KPR bersubsidi.
"Jadi gini, ada salah perhitungan mungkin di pertamanya. Mereka pikir kan itu semuanya gara-gara SLIK saja. Rupanya ada hal-hal yang lain yang berpengaruh. Yang di bawah Rp1 juta juga enggak sebanyak yang diklaim sebelumnya," ungkapnya.
Purbaya menilai, faktor ekonomi rumah tangga, daya beli, serta kesiapan administratif calon debitur juga berpengaruh terhadap minimnya realisasi program perumahan subsidi tersebut.
Pemerintah siapkan langkah lanjutan
Untuk memperbaiki situasi, BP Tapera bersama Kementerian Keuangan akan melakukan evaluasi dan berdiskusi lebih lanjut dengan pihak pengembang perumahan. Langkah ini diharapkan dapat menemukan solusi agar permintaan rumah subsidi bisa kembali meningkat.
"Nanti Tapera akan diskusi lagi dengan pengembang, akan menyisir lagi potensi-potensi demand yang masih belum bisa dilayani pada saat ini," terang Purbaya.
Ia pun berharap langkah tersebut bisa memacu permintaan rumah hingga akhir tahun dan memberi efek positif terhadap sektor konstruksi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
