Hammad Hendra
Rabu, Oktober 22, 2025
Perkecil teks Perbesar teks
 |
| DPR tegaskan pemilihan Dekan UI harus bebas dari politik dan intervensi kekuasaan. (Dok. Top Universitas) |
PEWARTA.CO.ID — Dewan Perwakilan Rakyat melalui Komisi X turut mengawasi proses pemilihan bakal calon dekan di Universitas Indonesia (UI).
Pihak DPR menegaskan, proses tersebut harus berjalan tanpa campur tangan politik maupun praktik korupsi, demi menjaga marwah otonomi perguruan tinggi.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfan, menyampaikan keprihatinannya atas dugaan adanya tekanan politik dalam pemilihan dekan di lingkungan UI.
Menurutnya, jika hal itu benar terjadi, maka proses akademik akan kehilangan nilai objektivitas dan keilmuan.
“Dugaan intervensi politik dan politik aliran dalam pemilihan dekan, di kampus manapun itu, termasuk di Universitas Indonesia ini, bagi kami merupakan hal yang serius dan tidak sejalan dengan prinsip otonomi perguruan tinggi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun meminta Kemendikbudristek bersama pihak kampus untuk memastikan proses pemilihan dilakukan secara transparan, objektif, dan bebas dari pengaruh politik.
“Ini agar integritas akademik tetap terjaga. Pemilihan Dekan bagian dari otonomi kampus, sudah semestinya harus bebas dari semua intervensi politik pihak manapun,” tambahnya.
Diketahui, proses seleksi bakal calon dekan untuk sejumlah fakultas di UI termasuk FMIPA, FK, FKM, FFarmasi, Fasilkom, FIB, FISIP, FPsikologi, dan Vokasi saat ini tengah memasuki tahap lanjutan.
Para kandidat yang lolos seleksi administrasi kini bersiap mengikuti asupan publik dan pemaparan visi-misi.
Tahapan asupan publik sendiri dijadwalkan berlangsung selama satu bulan, hingga 13 November 2025.
Dalam tahap ini, baik sivitas akademika UI maupun masyarakat umum diberi kesempatan memberikan masukan terhadap para calon dekan.
Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses seleksi.
Sebelumnya, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah juga menyoroti pentingnya menjaga kampus dari intervensi kekuasaan.
Ia menegaskan bahwa posisi dekan bukanlah panggung politik, melainkan amanah akademik yang menuntut integritas.
“Kampus ya harus bebas intervensi dan memang harus mencerminkan jiwa-jiwa akademik. Itu yang harus ditekankan,” ujar Trubus dalam keterangannya, Kamis (16/10/2025).
Trubus menilai akan menjadi kejanggalan besar jika kampus sekelas UI justru terjebak dalam intrik politik pada level pemilihan dekan.
“Kalau ada intervensi dan intrik muncul dalam proses pemilihan dekan sekelas kampus dan fakultas menurut saya aneh. Harusnya kan bagaimana dia bisa mengembangkan kampus ke depan dengan menjaga nilai-nilai yang dijunjung di kampus UI,” tegasnya.
