Kadin Desak Pemerintah Atasi Gangguan Rantai Pasok Imbas Demo Ricuh

Perkecil teks Perbesar teks

Ketum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie. (Dok. Ist)

PEWARTA.CO.ID — Gelombang aksi unjuk rasa yang berujung ricuh mulai menimbulkan dampak serius bagi dunia usaha di Indonesia.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, mengungkapkan banyak anggota asosiasi dari berbagai sektor industri melaporkan terganggunya rantai pasok akibat kondisi tersebut.

Menurut Anindya, para sopir truk kini enggan mengirim barang karena khawatir dengan situasi keamanan. Hal itu membuat pabrik kesulitan mendapatkan bahan baku, sementara perusahaan ritel tak bisa menerima pasokan barang, termasuk pangan.

Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi mendorong kenaikan harga barang dan mempercepat laju inflasi.

“Kondisi ini disampaikan langsung oleh para pengusaha yang tergabung dalam 200 asosiasi Kadin. Mereka meminta Kadin menyuarakan aspirasi ini kepada pemerintah, menuntut penegakan hukum terhadap perusuh, memperbaiki kebijakan fiskal, dan memberikan jaminan keamanan agar distribusi barang kembali normal,” ujar Anindya dalam keterangan resmi, Selasa (2/9/2025).

Selain itu, kebijakan work from home (WFH) yang diberlakukan di sejumlah kota dinilai tidak efektif karena tidak semua pekerjaan bisa dikerjakan dari rumah.

Banyak sektor yang tetap membutuhkan tenaga kerja hadir di lokasi, sementara kekhawatiran karyawan untuk bekerja dari kantor turut menekan pendapatan usaha mikro, ultra mikro, hingga pengemudi ojek online.

Dalam rapat bersama 200 asosiasi, Kadin menyepakati enam langkah strategis. Pertama, mendorong dunia usaha tetap berjalan meskipun ada anjuran WFH, dengan syarat ada perlindungan dari aparat keamanan. Kedua, meningkatkan dialog dengan aparat hukum dan lembaga pemerintahan untuk memulihkan stabilitas.

Ketiga, Kadin akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengadakan pasar murah guna meredam lonjakan harga. Keempat, menjaga kepercayaan investor agar tetap menanamkan modal di Indonesia.

Kelima, memperkuat sinergi antara Kadin pusat, daerah, dan asosiasi untuk menopang ketahanan ekonomi nasional. Keenam, meminta perhatian serius atas instabilitas keamanan yang membebani investasi, produksi, hingga distribusi.

“Stabilitas keamanan adalah kunci agar kegiatan usaha bisa berjalan normal. Tanpa itu, kewajiban dunia usaha terhadap pemerintah, karyawan, dan masyarakat akan semakin berat,” tegas Anindya.