PAN Desak Pemerintah dan DPR Segera Selesaikan Pembahasan Ongkos Haji 2025

Perkecil teks Perbesar teks

PAN Desak Pemerintah dan DPR Segera Selesaikan Pembahasan Ongkos Haji 2025. (Dok. Ist)

Jakarta, Pewarta.co.id – Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, menyerukan Pemerintah dan DPR RI untuk segera menuntaskan pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025.

Menurut Saleh, pembahasan ini perlu mendapat perhatian serius, mengingat isu ongkos dan pelayanan haji selalu menjadi perdebatan setiap tahunnya.

"Setiap tahun, Panja (Panitia Kerja) Haji selalu berkutat pada masalah ongkos dan pelayanan. Prinsip dasarnya, DPR menginginkan agar ongkos tidak memberatkan jemaah, tetapi pelayanan yang diterima adalah yang paling maksimal," ujar Saleh dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu (5/1).

Komitmen penurunan ongkos haji

Saleh menegaskan pentingnya memastikan ongkos haji pada tahun 2025 lebih terjangkau dibandingkan tahun sebelumnya, sesuai dengan komitmen yang disampaikan Presiden RI, Prabowo Subianto.

Meski begitu, ia menekankan bahwa penurunan biaya tersebut tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan bagi jemaah haji.

"Pelayanan yang baik tetap diperlukan karena pelaksanaan haji tahun sebelumnya masih di bawah standar jika dibandingkan dengan negara lain," lanjutnya.

Namun, Saleh mengakui bahwa menyeimbangkan penurunan biaya dan peningkatan pelayanan bukanlah tugas yang mudah.

Hal ini dipandangnya sebagai tantangan besar yang harus dihadapi Menteri Agama dan jajaran terkait.

"Ini pasti tidak mudah, dan bisa menjadi batu ujian buat Menteri Agama dan jajarannya. Harus hati-hati. Belum apa-apa, saya dengar sudah ada beda pandangan di internal Kemenag. Ini pasti akan diamati dan dicermati teman-teman panja," ujarnya menambahkan.

Keterbatasan dana dan tantangan lainnya

Selain persoalan teknis, Saleh juga menyoroti keterbatasan dana yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Dalam rapat bersama DPR, BPKH mengungkapkan bahwa nilai manfaat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya haji hanya sekitar Rp11,5 triliun, atau kurang Rp1 triliun dari yang diusulkan DPR.

"Ongkos haji ini akan makin kompleks karena terkait dengan banyak aspek lain, termasuk nilai tukar rupiah, ongkos pesawat, harga avtur, biaya-biaya dan kebutuhan teknis di Arab Saudi, administrasi dan kebutuhan sebelum keberangkatan, dan unsur-unsur lain yang kadang tidak masuk dalam anggaran tak terduga," jelas Saleh.

Harapan untuk penyelesaian

Dengan berbagai tantangan yang ada, PAN berharap pembahasan ongkos haji dapat segera diselesaikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek agar tidak membebani jemaah sekaligus menjamin pelayanan optimal.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

Sebagai penutup, Saleh mengingatkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan haji tidak hanya bergantung pada biaya yang ditetapkan, tetapi juga pada kualitas pelayanan dan manajemen yang profesional di semua lini.