Prabowo bentuk KSSK Plus, Danantara masuk KSSK, stabilitas keuangan, kebijakan fiskal dan moneter diperkuat demi ekonomi.
Oleh Redaksi Pewarta.co.id
Selasa, Juli 28, 2026
 |
| Presiden Prabowo Subianto melibatkan Danantara dalam KSSK Plus untuk memperkuat koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan stabilitas ekonomi nasional. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Presiden Prabowo Subianto menyiapkan langkah baru untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi nasional dengan melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Skema tersebut akan dikenal sebagai KSSK Plus.
Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat keterpaduan antara kebijakan fiskal, moneter, serta sektor investasi sehingga dampaknya lebih terasa bagi perekonomian dan dunia usaha.
Danantara masuk dalam koordinasi KSSK
Rencana tersebut disampaikan Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, setelah menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Menurut Rosan, keterlibatan Danantara bertujuan agar setiap keputusan yang dihasilkan KSSK tidak hanya berfokus pada stabilitas sektor keuangan, tetapi juga memberikan pengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi nasional.
“Jadi nanti KSSK ini, kita juga untuk apa, melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya, supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan dunia usaha, tentunya dari segi fiskal dan moneter tadi. Jadi lebih the whole ecosystem-nya. Jadi arahannya adalah KSSK Plus, plus Danantara,” kata Rosan, Selasa (28/7/2026).
Danantara bakal ikut rapat rutin
Rosan menjelaskan bahwa Danantara nantinya akan terlibat dalam rapat koordinasi KSSK yang selama ini dilaksanakan secara berkala.
Saat ditanya apakah keikutsertaan tersebut berarti Danantara akan menghadiri rapat KSSK setiap bulan, ia membenarkannya.
“Iya, tadi arahannya sih begitu,” katanya.
Kebijakan baru di era Prabowo
Rosan juga memastikan bahwa pelibatan Danantara dalam forum KSSK merupakan kebijakan yang baru diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Iya benar,” ujarnya saat ditanya apakah hal tersebut pertama kali dilakukan pada era Presiden Prabowo.
Penentuan Gubernur BI tetap hak Presiden
Dalam kesempatan yang sama, Rosan turut menanggapi pertanyaan mengenai peluang Danantara mengusulkan nama calon Gubernur Bank Indonesia di tengah proses pergantian kepemimpinan bank sentral.
Ia menegaskan bahwa penentuan calon Gubernur BI sepenuhnya berada dalam kewenangan Presiden.
“Oh, itu prerogatif Bapak Presiden,” pungkasnya.
