Redaksi Pewarta.co.id
Selasa, November 25, 2025
Perkecil teks Perbesar teks
 |
| Prabowo Perintahkan Menhan Sjafrie Berantas Tambang Ilegal Tanpa Ampun |
PEWARTA.CO.ID — Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin untuk menindak tegas seluruh aktivitas tambang ilegal yang masih marak di berbagai daerah.
Instruksi tersebut disampaikan dalam pertemuan Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (23/11/2025), yang sekaligus menegaskan komitmen pemerintah terhadap penegakan hukum di sektor sumber daya alam.
Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Sjafrie mengungkapkan bahwa Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga bekerja terpadu untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan efektif.
"Saya bersama Kementerian dan Lembaga terkait memastikan seluruh langkah penegakan hukum berjalan terpadu, terukur, dan berkelanjutan," tulis akun Instagram pribadi Sjafrie @sjafrie.sjamsoeddin yang diunggah, Senin (24/11/2025).
Instruksi ini juga menegaskan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menjadi dasar bahwa seluruh kekayaan alam dikuasai negara dan wajib dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Prinsip tersebut kembali dipertegas Presiden Prabowo sebagai pedoman dalam menangani maraknya penambangan ilegal.
Sjafrie menekankan bahwa Kementerian Pertahanan siap bekerja bersama kementerian terkait untuk menutup ruang bagi praktik-praktik penambangan tanpa izin.
Ia menegaskan bahwa langkah hukum akan diterapkan secara menyeluruh, mulai dari penindakan di lapangan hingga proses pengadilan.
"Tidak boleh ada ruang bagi praktik ilegal yang merusak lingkungan, merampas hak negara, dan menghambat pembangunan nasional," ucap Sjafrie.
Menurutnya, pendekatan yang tegas dan sistematis akan menjadi kunci agar penegakan hukum berjalan konsisten, sekaligus memastikan pengelolaan kekayaan alam tetap berada dalam koridor legal demi kesejahteraan masyarakat.
"Negara hadir, negara menertibkan, dan negara memastikan setiap jengkal kekayaan alam kembali untuk rakyat Indonesia," tuturnya.
