Hammad Hendra
Minggu, Januari 05, 2025
Perkecil teks Perbesar teks
 |
| Program makan bergizi gratis dimulai di 190 titik di 26 provinsi. (Dok. IG BGN) |
Jakarta, Pewarta.co.id – Pemerintah melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, siap memulai implementasinya di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.
Program ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi balita, anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui.
“Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai," ujar Kepala Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi, dalam siaran pers yang diterima pada Minggu (5/1).
Langkah bersejarah dalam pemenuhan gizi nasional
Program MBG menjadi tonggak penting dalam sejarah Indonesia sebagai program pemenuhan gizi berskala nasional. Informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutkan bahwa 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG telah siap beroperasi.
Titik-titik Dapur MBG tersebar di berbagai provinsi, termasuk Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, hingga Papua Selatan.
Setiap dapur dikelola oleh kepala SPPG yang bekerja sama dengan ahli gizi dan akuntan untuk memastikan standar kualitas gizi, kebersihan, dan kelancaran distribusi makanan tetap terjaga.
“BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang,” tambah Hasan.
Operasional dan target pelaksanaan
Dapur MBG akan mulai beroperasi pada Senin, 6 Januari 2025, bertepatan dengan dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar di sebagian besar sekolah.
Pemerintah menargetkan 937 Dapur MBG dapat beroperasi secara penuh hingga akhir Januari 2025, dengan implementasi dilakukan secara bertahap berdasarkan kesiapan daerah masing-masing.
Program ini juga melibatkan lebih dari 140 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasoknya.
Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftar untuk ikut serta dalam mendukung program ini, yang sekaligus mendorong pergerakan ekonomi lokal secara signifikan.
“Selain untuk penerima manfaat, program MBG juga akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat bisa mendapatkan manfaat yang positif dari program ini,” ujar Hasan.
Dampak sosial dan ekonomi
Selama Januari hingga Maret 2025, program MBG ditargetkan dapat menjangkau tiga juta penerima manfaat, termasuk balita, siswa dari berbagai jenjang pendidikan, serta ibu hamil dan menyusui.
Jumlah ini akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta penerima manfaat pada akhir 2025, dengan target akhir mencapai 82,9 juta penerima pada tahun 2029.
Program ini didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025 dan menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.
Dengan kolaborasi antara berbagai sektor, seperti petani, peternak, UMKM, koperasi, dan lembaga desa, program ini tidak hanya memastikan kecukupan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi lokal.
Melalui inisiatif ini, pemerintah berkomitmen menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan unggul sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045.
.jpg)
.jpg)
