Purbaya Ancam Bubarkan Bea Cukai, 16 Ribu Pegawai Bisa Dirumahkan Jika Reformasi Gagal

Perkecil teks Perbesar teks

Purbaya Ancam Bubarkan Bea Cukai, 16 Ribu Pegawai Bisa Dirumahkan Jika Reformasi Gagal

PEWARTA.CO.ID — Citra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kembali menjadi sorotan publik. Rentetan kasus yang menyeret oknum pegawainya membuat institusi ini berada di titik krusial.

Bahkan, pembubarannya disebut berada di depan mata apabila perbaikan menyeluruh tak menunjukkan hasil.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa ia telah meminta waktu satu tahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi internal Bea Cukai.

Tenggat itu dianggap krusial untuk memulihkan kepercayaan publik serta menata ulang sistem kerja yang selama ini dianggap bermasalah.

Dalam keterangannya usai mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (27/11/2025), Purbaya menegaskan bahwa kondisi Bea Cukai tidak bisa lagi dibiarkan tanpa reformasi serius. Ia menyoroti buruknya citra institusi tersebut di mata publik maupun pemerintah.

“Saya bilang begini, image Bea Cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan yang tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki dengan serius. Saya bilang dengan mereka, saya sudah minta waktu Presiden, satu tahun untuk tidak diganggu dulu. Biarkan saya bereskan, (berikan) waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai,” jelas Purbaya.

Menurutnya, risiko yang dihadapi DJBC bukan sekadar teguran atau mutasi pegawai. Lebih dari itu, lembaga strategis tersebut bisa saja benar-benar dibubarkan dan digantikan oleh pihak eksternal, sebagaimana pernah terjadi pada masa lalu.

“Kalau kita Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih tidak puas, Bea Cukai bisa dibuka diganti dengan SGS (Société Générale de Surveillance). Seperti zaman dulu lagi. Jadi sekarang orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi,” jelas Purbaya.

Ancaman itu juga menyentuh langsung nasib ribuan pegawai. Purbaya mengingatkan bahwa sekitar 16 ribu pegawai Bea Cukai berpotensi kehilangan pekerjaan jika perbaikan gagal diwujudkan.

"Karena gini saya bilang, kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16 ribu orang pegawai Bea Cukai dirumahkan," tegas dia.

Sebagai langkah konkret, Kementerian Keuangan mulai mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di berbagai titik pengawasan Bea Cukai. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan presisi pemeriksaan, terutama dalam mendeteksi praktik under-invoicing atau pelaporan nilai impor di bawah harga sebenarnya.

Dengan penggunaan AI, pemerintah menargetkan efisiensi yang lebih baik sekaligus meminimalkan potensi kebocoran penerimaan negara. Purbaya menyebut langkah tersebut telah menunjukkan perkembangan positif.

"Jadi, sekarang cukup baik kemajuannya, saya pikir tahun depan sudah aman. Artinya, Bea Cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional," ungkap Purbaya.

Kini, masa satu tahun yang diberikan Presiden menjadi penentu apakah Bea Cukai mampu mempertahankan eksistensinya atau justru digantikan oleh pihak lain. Semua bergantung pada seberapa cepat dan efektif reformasi internal dapat dijalankan.