Redaksi Pewarta.co.id
Rabu, Agustus 27, 2025
Perkecil teks Perbesar teks
 |
| Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan. |
PEWARTA.CO.ID — Polemik mengenai tuduhan ijazah palsu yang menyeret nama Mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), kembali menjadi sorotan setelah Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan klarifikasi resmi.
Rektor UGM menegaskan bahwa ijazah Jokowi sah secara hukum, sehingga kontroversi tersebut seharusnya tidak lagi diperdebatkan.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan, meminta semua pihak menghentikan penyebaran isu yang dinilai dapat memicu keresahan publik.
"Dengan penjelasan dari Rektor UGM, semakin jelas bahwa ijazah Jokowi tidak bermasalah secara hukum. Kita minta semua pihak hentikan menyebar fitnah bahwa ijazah Jokowi palsu," kata Edi Hasibuan dikutip dari Okezone, Rabu (27/8/2025).
Edi juga menekankan perlunya langkah cepat dari aparat kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya, untuk menuntaskan laporan dugaan fitnah yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk Roy Suryo.
"Kami melihat penanganan perkara laporan Presiden Jokowi atas tuduhan ijazah palsu perlu dipercepat Polda Metro Jaya. Kita harus akhiri polemik ini, karena sudah terlalu banyak energi dan pikiran masyarakat habis untuk ribut soal tuduhan ini. Polisi harus tegas demi ketenteraman masyarakat," ujarnya.
Lebih lanjut, Edi yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (ADIHGI) menyoroti adanya pihak yang mengklaim melakukan “penelitian ilmiah” namun tidak disertai metodologi yang valid.
"Bagaimana mungkin ada penelitian ilmiah tapi disampaikan dengan berkoar-koar tanpa metodologi yang benar? Itu menyesatkan masyarakat. Hentikan segera. Polisi jangan gamang, tindak tegas orang-orang yang terbukti bersalah," tegasnya.
Edi yakin bahwa masyarakat akan mendukung penuh langkah kepolisian apabila bertindak tegas menyelesaikan polemik ini agar tidak berlarut-larut dan kembali menimbulkan kegaduhan publik.
