Redaksi Pewarta.co.id
Jumat, Desember 19, 2025
Perkecil teks Perbesar teks
 |
| Update Pembangunan IKN Nusantara Desember 2025 Usai Dideklarasikan Jadi Ibu Kota Politik 2028 |
PEWARTA.CO.ID — Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menunjukkan progres penting pada Desember 2025.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) resmi memulai kegiatan konstruksi tahap II yang difokuskan pada pembangunan kompleks perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif.
Tahapan ini menjadi fondasi krusial agar IKN Nusantara siap menjalankan fungsi sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028.
Tahap II pembangunan IKN ditargetkan rampung pada 2027. Proyek ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang menegaskan peran strategis IKN sebagai pusat pemerintahan dan politik nasional di masa depan.
IKN siap jadi ibu kota politik 2028
Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menegaskan bahwa seluruh aktivitas pembangunan memiliki satu tujuan besar, yakni memastikan kesiapan IKN sebagai Ibu Kota Politik sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah.
“Supervisi yang masuk dalam kontrak tidak boleh ada perubahan. Jika terjadi penyimpangan lebih dari 10 persen, kontrak dapat diterminasi. Seluruh laporan harus jelas, kehadiran dilakukan secara digital, serta tenaga ahli dan tenaga pendukung wajib berada di lokasi,” ujarnya dalam pernyataan resmi dikutip, Jumat (19/12/2025).
Menurutnya, ketegasan dalam pengawasan menjadi kunci agar seluruh proyek berjalan sesuai standar kualitas, waktu, dan anggaran yang telah direncanakan.
Pembangunan kawasan legislatif
Pada tahap II ini, pembangunan jalan kawasan kompleks legislatif didukung oleh 28 personel yang terdiri dari tenaga ahli dan tenaga pendukung. Masa kerja proyek tersebut dimulai sejak Desember 2025 hingga Oktober 2027.
Proyek ini dikerjakan melalui kerja sama operasi (KSO) antara PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero), PT Formasi Empat Polaselaras Konsultan, dan PT Aksara Karya Konsultan.
Kehadiran tim supervisi diharapkan memastikan pembangunan infrastruktur kawasan legislatif berjalan tepat waktu dan sesuai spesifikasi.
Proyek jalan kawasan Yudikatif
Sementara itu, pembangunan jalan di kawasan kompleks yudikatif melibatkan 23 personel. Masa kerja proyek ini berlangsung sejak Desember 2025 hingga Desember 2027.
Pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui KSO PT Perentjana Djaja dan PT Disiplan Consult. Infrastruktur di kawasan yudikatif ini dipersiapkan untuk menunjang aktivitas lembaga peradilan nasional saat IKN resmi berfungsi sebagai pusat pemerintahan.
Infrastruktur strategis pendukung lainnya
Selain kawasan legislatif dan yudikatif, OIKN juga menggarap empat paket pekerjaan supervisi pembangunan infrastruktur strategis lainnya di kawasan IKN.
Salah satunya adalah pembangunan jalan kawasan pendukung yang melibatkan 25 personel dengan masa kerja Desember 2025 hingga Desember 2027.
Proyek ini dikerjakan melalui KSO PT Formasi Empat Polaselaras Konsultan, PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero), dan PT Pola Teknik Konsultan.
Tak hanya itu, pembangunan Embung 1B juga menjadi bagian penting dalam penguatan infrastruktur IKN. Proyek ini melibatkan 36 personel dengan masa kerja Desember 2025 sampai November 2027 melalui KSO PT Rayakonsult dan PT Caturbina Guna Persada.
Embung dan kolam retensi untuk ketahanan lingkungan
Pembangunan Embung 1C turut dikerjakan dengan melibatkan 36 personel. Masa kerja proyek ini berlangsung dari Desember 2025 hingga November 2027 melalui KSO PT Mitra Utama Kenzo, PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), dan PT Antusias Raya.
Selain embung, pembangunan kolam retensi juga menjadi fokus untuk mendukung sistem pengendalian air di kawasan IKN. Proyek ini melibatkan 34 personel dengan masa kerja Desember 2025 hingga November 2027, dilaksanakan oleh KSO PT Rayakonsult, PT Hilmy Anugerah, dan PT Caturbina Guna Persada.
Mayoritas paket tahap II sudah ditandatangani
Hingga saat ini, Otorita IKN mencatat sebanyak 26 dari total 28 paket pekerjaan Tahap II periode 2025–2028 telah resmi ditandatangani. Paket tersebut terdiri atas 14 paket pembangunan fisik dan 12 paket manajemen konstruksi atau supervisi.
Capaian ini menandai kesiapan OIKN untuk memasuki fase pembangunan yang lebih intensif, terstruktur, dan terintegrasi. Dengan progres tersebut, pemerintah optimistis target menjadikan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028 dapat tercapai sesuai rencana.
