Redaksi Pewarta.co.id
Selasa, Mei 12, 2026
Perkecil teks Perbesar teks
 |
| Wamensos Minta Bandar Lampung Bentuk Kampung Siaga Bencana untuk Perkuat Mitigasi Banjir |
PEWARTA.CO.ID — Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono meminta Pemerintah Kota Bandar Lampung segera membentuk Kampung Siaga Bencana (KSB) sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi banjir di sejumlah wilayah rawan.
Permintaan tersebut disampaikan Agus Jabo saat menerima kunjungan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana di Kantor Kementerian Sosial pada Senin, 11 Mei 2026. Dalam pertemuan itu, pemerintah juga membahas pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Karena Bandar Lampung sering banjir, bagusnya dibangun KSB. Tidak cukup hanya lumbung sosial,” kata Agus Jabo.
Kampung Siaga Bencana dinilai penting
Kementerian Sosial sebelumnya telah menyalurkan bufferstock untuk mendukung keberadaan lumbung sosial di Bandar Lampung. Namun, pemerintah menilai kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana masih perlu ditingkatkan.
Melalui pembentukan Kampung Siaga Bencana, warga nantinya akan mendapatkan pelatihan mitigasi bencana. Pelatihan tersebut mencakup langkah penanganan awal ketika bencana terjadi hingga pengelolaan lumbung sosial di lingkungan masyarakat.
Pemerintah berharap keberadaan KSB dapat membantu warga mengurangi dampak bencana sebelum bantuan tiba di lokasi terdampak. Selain itu, penanganan saat kondisi darurat juga diharapkan berjalan lebih cepat dan terorganisir.
Pemkot Bandar Lampung siapkan gudang lumbung sosial
Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyatakan pemerintah kota siap menindaklanjuti arahan pembentukan Kampung Siaga Bencana tersebut.
Selain itu, Pemkot Bandar Lampung juga telah menyiapkan gudang lumbung sosial di sejumlah wilayah yang selama ini dinilai rawan banjir.
“Kami sudah menyiapkan gudang di empat kecamatan. Pengajuannya juga sudah kami lakukan,” ucap Eva.
Empat kecamatan yang dipersiapkan sebagai lokasi gudang lumbung sosial meliputi Kecamatan Panjang, Kedamaian, Kedaton, dan Rajabasa. Kawasan tersebut masuk wilayah yang kerap terdampak banjir saat cuaca ekstrem melanda.
Pemutakhiran DTSEN jadi perhatian
Dalam pertemuan itu, Agus Jabo juga menekankan pentingnya pemutakhiran data sosial sebagai dasar penyaluran bantuan pemerintah.
Menurutnya, seluruh program bantuan sosial ke depan akan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Karena itu, pemerintah daerah diminta aktif bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam memetakan masyarakat miskin.
“Harus berdasarkan data. Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan BPS memetakan masyarakat miskin,” katanya.
Agus Jabo menambahkan, penguatan monitoring dan evaluasi bantuan sosial juga perlu dilakukan agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran.
Pemerintah berharap bantuan sosial yang diberikan dapat berdampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan sekaligus memastikan penerima bantuan sesuai dengan data yang telah diperbarui.
