China Uji Rudal Nuklir dari Kapal Selam di Samudra Pasifik, AS-Australia Panik

China Uji Rudal Nuklir dari Kapal Selam di Samudra Pasifik, AS-Australia Panik

PEWARTA.CO.ID — China kembali menjadi perhatian dunia setelah melakukan uji coba peluncuran rudal balistik berkemampuan nuklir dari kapal selam ke wilayah Samudra Pasifik pada Senin (6/7/2026). Langkah tersebut menjadi uji coba pertama dengan skema serupa sejak 2024 dan langsung memicu respons dari sejumlah negara.

Pemerintah China menegaskan bahwa peluncuran tersebut merupakan bagian dari agenda latihan rutin Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dan telah diberitahukan kepada negara-negara terkait sebelumnya.

China sebut uji coba bagian latihan rutin

Juru Bicara Angkatan Laut China, Wang Xuemeng, menjelaskan bahwa peluncuran rudal itu merupakan agenda tahunan yang dijalankan oleh militer negaranya.

“Peluncuran uji coba ini merupakan bagian rutin dari pelatihan tahunan Angkatan Laut PLA China,” kata Juru Bicara Angkatan Laut, Wang Xuemeng, dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dilansir RT. “Pihak China telah memberi tahu negara-negara terkait sebelumnya.”

Wang juga menegaskan bahwa peluncuran tersebut tidak ditujukan kepada negara tertentu dan telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Peluncuran uji coba ini sesuai dengan hukum internasional dan praktik internasional serta tidak ditujukan pada negara atau target tertentu,” tambah Wang.

Menurutnya, rudal yang membawa hulu ledak tiruan itu berhasil mencapai lokasi yang telah ditetapkan.

Sementara itu, dikutip dari CNN disebutkan rudal tersebut jatuh di dekat zona ekonomi eksklusif Kiribati atau Tuvalu.

AS, Australia, Jepang, dan Selandia Baru bereaksi

Uji coba rudal nuklir tersebut menuai kritik dari Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, dan Jepang. Keempat negara itu menilai langkah Beijing berpotensi meningkatkan ketegangan keamanan di kawasan Indo-Pasifik.

Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Thomas Pigott, menyatakan bahwa peningkatan kemampuan nuklir China yang berlangsung cepat dan minim keterbukaan menjadi perhatian serius bagi kawasan maupun dunia.

Senada dengan itu, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong menilai aktivitas militer Beijing cenderung mengganggu stabilitas regional. Ia menyebut pendekatan China masih kurang transparan dan belum memberikan keyakinan kepada negara-negara lain.

Beijing membantah tudingan

Menanggapi kritik tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menegaskan bahwa peluncuran rudal dilakukan secara aman dan profesional.

Ia juga meminta berbagai pihak agar tidak membesar-besarkan pelaksanaan uji coba tersebut.

Hubungan AS dan China masih diwarnai dinamika

Peluncuran rudal itu terjadi ketika hubungan Washington dan Beijing menunjukkan sinyal yang beragam. Dalam beberapa bulan terakhir, kedua negara sempat memperlihatkan upaya memperbaiki komunikasi di tingkat pemimpin.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump diketahui bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing pada Mei lalu. Pertemuan itu disebut berlangsung dalam suasana yang bersahabat oleh kedua pihak.

Pada Senin, Trump juga menyampaikan harapannya agar Xi dapat melakukan kunjungan ke Amerika Serikat pada akhir September. Sebelumnya, Xi turut menyampaikan ucapan selamat kepada Trump dalam peringatan 250 tahun Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat.

Ketegangan belum benar-benar mereda

Meski komunikasi tingkat tinggi terus berlangsung, hubungan kedua negara masih dibayangi berbagai persoalan.

Pada Mei, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi baru kepada perusahaan minyak China yang diduga terlibat dalam perdagangan dengan Iran. Sebulan kemudian, Washington kembali memasukkan sejumlah entitas asal China ke daftar hitam dengan tuduhan memasok persenjataan kepada Korps Garda Revolusi Islam Iran.

Sebagai balasan, Beijing menjatuhkan sanksi terhadap sepuluh perusahaan Amerika Serikat yang bergerak di sektor pertahanan, kedirgantaraan, dan pertambangan logam tanah jarang.

Di sisi lain, China juga mengecam perang yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran serta mengkritik blokade energi Amerika Serikat terhadap Kuba yang dinilainya bertentangan dengan hukum internasional.