Redaksi Pewarta.co.id
Selasa, Maret 03, 2026
Perkecil teks Perbesar teks
 |
| Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkap potensi dampak ekonomi global akibat memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang juga melibatkan Israel.
Pemerintah, menurutnya, kini masih mencermati perkembangan situasi sembari menilai skala serta durasi eskalasi perang tersebut.
Airlangga menilai, konflik di kawasan Timur Tengah berisiko memicu kenaikan harga komoditas pangan dan gangguan distribusi minyak dunia.
Ia menegaskan, ketidakpastian menjadi faktor utama yang harus diwaspadai, terutama jika konflik berlangsung lama atau berujung pada perubahan rezim di salah satu negara yang terlibat.
"Kita belum tahu perang ini lama atau pendek dan tujuannya berbeda dengan perang yang lain yaitu perubahan dari pemerintahan atau pergantian rezim. Yang mengkhawatirkan bagi kita tentu penutupan Selat Hormuz di mana itu 20 persen minyak global lewat di sana dan 20 persen dari kebutuhan minyak di Indonesia itu juga berkontrak dengan Saudi," kata Airlangga dalam forum diskusi ekonomi di Jakarta Selatan, Senin (2/3/2026).
Ancaman penutupan Selat Hormuz
Airlangga menyoroti posisi strategis Selat Hormuz sebagai jalur vital perdagangan energi dunia. Sekitar seperlima pasokan minyak global melintas di perairan tersebut.
Jika terjadi blokade atau gangguan distribusi akibat konflik, dampaknya akan terasa secara global, termasuk bagi Indonesia yang masih bergantung pada impor energi.
Menurutnya, ketersediaan dan stabilitas harga minyak kini menjadi perhatian utama komunitas internasional. Negara-negara anggota OPEC disebut berupaya menjaga keseimbangan produksi dan cadangan untuk meredam gejolak harga.
"Nah, tinggal masalah transportasi," kata Airlangga yang menyoroti rantai pasok minyak terganggu setelah Iran blokade Selat Hormuz.
Gangguan distribusi tersebut dinilai dapat memperpanjang waktu pengiriman dan meningkatkan biaya logistik, yang pada akhirnya berimbas pada harga energi di dalam negeri.
Harga minyak naik, APBN masih terkendali
Lonjakan harga minyak mentah dunia sudah mulai terlihat. Minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman April 2026 tercatat berada di level 71,78 dolar AS per barel, naik signifikan dibandingkan posisi akhir pekan sebelumnya di 67,02 dolar AS per barel. Bahkan, menurut Airlangga, harga harian sempat menyentuh 73 dolar AS per barel.
"Diperkirakan pasokan akan terganggu dan harga WTI per hari ini sudah 73 dolar, namun APBN kita di 70 dolar jadi relatif masih terkendali," kata dia.
Ia menjelaskan, asumsi harga minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih berada di angka 70 dolar AS per barel.
Dengan posisi harga yang belum terlalu jauh melampaui asumsi tersebut, tekanan fiskal dinilai masih dapat dikelola. Namun, risiko inflasi tetap perlu diantisipasi, terutama jika harga energi terus merangkak naik.
Dampak pada pangan dan komoditas
Selain energi, Airlangga juga menyinggung potensi gangguan terhadap komoditas pangan dan bahan baku lain. Ia berkaca pada pengalaman Indonesia saat menghadapi pandemi Covid-19 serta dampak perang di Ukraina yang sempat mengguncang pasar global.
"Kita sudah pengalaman saat Covid-19 plus perang di Ukraina. Nah, itu kenaikan komoditasnya sangat luar biasa. Namun bagi Indonesia, kenaikan komoditas juga ada upside. Kalau batu bara dan kelapa sawit naik, penerimaan negara juga naik. Jadi itu yang terjadi di tahun 2022 dan 2023," kata dia.
Menurutnya, lonjakan harga komoditas memang berpotensi menekan daya beli masyarakat. Namun di sisi lain, Indonesia sebagai negara pengekspor sejumlah komoditas strategis justru dapat memperoleh tambahan penerimaan negara ketika harga global meningkat.
Situasi serupa pernah terjadi pada 2022–2023, ketika harga batu bara dan minyak sawit mentah melonjak dan berdampak positif terhadap pendapatan negara.
Presiden Prabowo pantau ketahanan pangan
Airlangga juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian khusus terhadap ketahanan pangan nasional di tengah konflik Timur Tengah. Pemerintah disebut tengah mempercepat sejumlah langkah strategis, termasuk negosiasi dagang internasional.
"Kemarin malam kami rapat dengan Pak Presiden di Hambalang, beliau secara khusus mengecek mengenai kondisi pangan yang relatif aman. Beliau juga memberi catatan untuk mempercepat negosiasi Indonesia dengan Amerika. Ada hal yang terkait dengan pembelian minyak, ada hal yang terkait dengan investasi Indonesia di luar negeri," ucap dia.
Langkah percepatan negosiasi tersebut mencakup kerja sama pembelian minyak serta peluang investasi di luar negeri guna memperkuat cadangan nasional. Pemerintah ingin memastikan pasokan tetap aman sekaligus menjaga stabilitas harga di dalam negeri.
Fundamental ekonomi dinilai kuat
Di tengah ketidakpastian global, Menko Airlangga menegaskan bahwa fondasi ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang relatif solid. Ia menyebut konsumsi domestik menyumbang sekitar 54 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga menjadi penopang utama pertumbuhan.
Selain itu, rasio utang pemerintah diklaim masih berada di bawah 30 persen terhadap PDB, cadangan devisa mencapai 154,6 miliar dolar AS, serta rasio perdagangan luar negeri sekitar 42 persen dari PDB. Angka-angka tersebut dinilai menunjukkan ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global.
Meski demikian, pemerintah tetap bersikap waspada. Strategi mitigasi risiko akan terus disiapkan untuk menghadapi kemungkinan terburuk, termasuk jika konflik di Timur Tengah meluas atau berlangsung lebih lama dari perkiraan.
Dengan pendekatan “wait and see”, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal, ketersediaan energi, dan ketahanan pangan.
Konflik geopolitik global memang berada di luar kendali Indonesia, namun dampaknya terhadap ekonomi domestik terus dipantau secara ketat agar tidak mengganggu pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.
