IDAI Desak Usut Kasus Keracunan MBG di Berbagai Daerah

Perkecil teks Perbesar teks

Ketua Pengurus Pusat IDAI, DR Dr Piprim Basarah Yanuarso, SpA, Subs Kardio(K).

PEWARTA.CO.ID — Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengeluarkan peringatan keras kepada Badan Gizi Nasional menyusul berulangnya laporan keracunan makanan yang terkait program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah.

Organisasi profesi ini menilai peristiwa berulang tersebut mengancam keselamatan anak dan kelompok rentan yang seharusnya dilindungi oleh program kesehatan publik.

Menurut IDAI, MBG sejatinya bertujuan untuk memperbaiki status gizi dan mendukung tumbuh kembang anak. Namun faktanya, insiden keracunan yang terus bermunculan justru menimbulkan risiko kesehatan serius, bahkan kasus yang melibatkan balita dan ibu hamil tercatat, sehingga kelompok rentan itu harus menjadi perhatian utama dalam perbaikan program.

Dalam surat terbuka yang dikirimkan ke Badan Gizi Nasional dan dikutip oleh media, IDAI menegaskan beberapa hal penting sebagai bahan evaluasi dan perbaikan program MBG:

1. Keselamatan anak dan kelompok rentan adalah prioritas utama. Anak, balita, dan ibu hamil merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi dari risiko keracunan makanan.
2. Keamanan pangan harus diutamakan. Proses penyediaan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan wajib mengikuti standar keamanan pangan (food safety) untuk mencegah kontaminasi.
3. Kualitas gizi dan keseimbangan menu perlu dijamin. Menu MBG seyogyanya disusun oleh ahli gizi anak dengan memperhatikan kebutuhan nutrisi anak untuk mendukung tumbuh kembang optimal.
4. Pengawasan harus diperketat. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beserta seluruh kelengkapannya harus tersertifikasi dan senantiasa dimonitor serta dievaluasi oleh Badan Gizi Nasional.
5. Prosedur mitigasi dan layanan aduan kasus keracunan harus disiapkan dalam program MBG. Perlu disiapkan prosedur mitigasi kasus keracunan melibatkan pemerintah, sekolah, dokter spesialis anak, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Pemberdayaan layanan aduan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang ada.

Ketua Pengurus Pusat IDAI, DR Dr Piprim Basarah Yanuarso, SpA, Subs Kardio(K), menekankan urgensi penanganan: "satu anak keracunan saja sudah menjadi masalah, apalagi ini terjadi pada ribuan anak di Indonesia." Pernyataan itu menggambarkan kekhawatiran organisasi atas skala dan frekuensi insiden yang dilaporkan.

IDAI juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, termasuk target penerima manfaat dan tata kelola di lapangan. Organisasi ini menyoroti pentingnya memastikan program benar-benar menyasar daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang membutuhkan intervensi gizi lebih mendesak, sekaligus memperbaiki mekanisme pengadaan, pengolahan, dan distribusi agar risiko kontaminasi dapat diminimalkan.

Menanggapi kemungkinan kolaborasi, Sekretaris Umum Pengurus Pusat IDAI, DR Dr Hikari AMbara Sjakti, SpA, SubsHemaOnk(K), menyampaikan dukungan organisasi.

"IDAI siap bekerjasama dan berkolaborasi dengan pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat kesehatan, gizi, dan masa depan yang lebih baik bagi anak Indonesia," ujarnya.

Permintaan IDAI mencakup penguatan standar food safety, sertifikasi unit pelaksana gizi, pengawasan berkala oleh Badan Gizi Nasional, dan mekanisme aduan serta mitigasi yang cepat saat kasus muncul.

Selain itu, keterlibatan tenaga profesional seperti ahli gizi anak dan dokter spesialis dianggap krusial untuk merancang menu yang aman sekaligus bergizi.

Akhirnya, IDAI menegaskan bahwa program yang baik harus mampu melindungi anak, bukan malah menimbulkan ancaman baru.

Badan Gizi Nasional dan pemangku kepentingan terkait diminta merespons surat terbuka ini dengan langkah konkret, seperti audit lapangan, perbaikan SOP, dan pembentukan sistem pelaporan yang responsif agar MBG kembali menjadi program yang aman dan efektif bagi generasi muda.