Korban Keracunan Program MBG Ditanggung Pemerintah, BGN: Tak Perlu Bayar Rumah Sakit

Perkecil teks Perbesar teks

Korban Keracunan Program MBG Ditanggung Pemerintah, BGN: Tak Perlu Bayar Rumah Sakit

PEWARTA.CO.ID — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa seluruh korban yang terdampak keracunan massal dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi tanggung jawab pemerintah.

Masyarakat yang dirawat di rumah sakit tidak perlu mengeluarkan biaya sedikit pun untuk pengobatan maupun perawatan.

Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menyampaikan bahwa pihaknya bergerak cepat menindaklanjuti insiden keamanan pangan yang terjadi, baik dengan investigasi maupun evaluasi standar pelayanan pangan gizi (SPPG) yang terkait. Namun demikian, penanganan terhadap para penerima manfaat tetap menjadi prioritas utama.

“Kami sampaikan bahwa penerima manfaat Program MBG yang terdampak akibat insiden keamanan pangan dan dirawat di rumah sakit tidak mengeluarkan biaya apapun. Keseluruhan biaya perawatan akan ditanggung oleh pemerintah,” jelas Nanik dalam keterangan resminya, Senin (29/9/2025).

Nanik menegaskan, seluruh langkah pemerintah terkait kejadian luar biasa (KLB) seperti keracunan massal maupun wabah kesehatan masyarakat sudah memiliki landasan hukum yang kuat.

“Ini semua sudah diatur secara jelas dalam undang-undang, bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan kewaspadaan KLB atau Wabah, penanggulangan KLB atau Wabah, dan pasca-KLB atau Wabah. Bisa dicek di UU Nomor 17 Tahun 2023,” ujarnya.

BGN sebagai penyelenggara program MBG, lanjutnya, selalu menempatkan keamanan pangan dan kesehatan penerima manfaat sebagai prioritas utama.

Karena itu, ketika terjadi gangguan kesehatan dalam pelaksanaan program, pemerintah akan segera mengambil langkah cepat untuk memastikan keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak.

“Kami berharap hal ini bisa meringankan beban semua penerima manfaat terdampak, bahwa pemerintah akan selalu hadir dan bertanggung jawab pada kesehatan anak-anak kita,” tutur Nanik.

Senada dengan itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menambahkan bahwa pemerintah turut mendampingi masyarakat yang terdampak insiden keamanan pangan tersebut.

“Kami sangat prihatin dengan insiden keamanan pangan yang terjadi di beberapa wilayah berkaitan dengan program MBG. Tentu pemerintah akan mendampingi penanganan penerima manfaat terdampak yang membutuhkan perawatan kesehatan. Semoga anak-anak kita segera pulih dan selalu dalam keadaan sehat,” ungkap Khairul.