Redaksi Pewarta.co.id
Selasa, Januari 13, 2026
Perkecil teks Perbesar teks
![]() |
| Korban Tewas Kerusuhan Iran Tembus 646 Orang, AS Ancam Tarif 25 Persen dan Opsi Militer |
PEWARTA.CO.ID — Gelombang kerusuhan di Iran terus memakan korban jiwa. Kelompok pemantau hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat, Human Rights Activists News Agency (HRANA), melaporkan lonjakan signifikan jumlah korban tewas akibat bentrokan yang terjadi sejak akhir Desember lalu.
Hingga Senin malam, 12 Januari 2026, HRANA menyebut telah memverifikasi kematian ratusan orang di berbagai wilayah Iran. Situasi ini memperlihatkan eskalasi konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda, baik di jalanan maupun di level politik internasional.
Data korban versi HRANA
Dalam laporan terbarunya, HRANA mencatat total 646 orang meninggal dunia selama rangkaian kerusuhan. Dari jumlah tersebut, korban terdiri atas 505 demonstran, 113 personel militer dan aparat keamanan, serta 7 warga sipil.
Tak hanya itu, organisasi tersebut juga mengungkapkan masih menyelidiki 579 laporan kematian lain yang belum terverifikasi. Angka ini berpotensi menambah daftar korban tewas jika seluruh laporan dapat dipastikan kebenarannya.
Sejak aksi protes pecah pada 28 Desember 2025, aparat keamanan Iran dilaporkan telah menangkap sedikitnya 10.721 orang. Penangkapan massal ini menjadi sorotan komunitas internasional terkait isu kebebasan sipil dan penegakan HAM.
HRANA turut menyoroti beredarnya video dari Kompleks Pemakaman Behesht Zahra, Teheran. Dalam rekaman tersebut, tampak keluarga para korban berkumpul untuk melayat sambil meneriakkan slogan-slogan bernada protes terhadap pemerintah.
Momen duka tersebut berubah menjadi simbol perlawanan, menunjukkan bahwa kemarahan publik tidak surut meski dihadapkan pada tekanan aparat keamanan.
Di tengah situasi yang memburuk, Pemerintah Iran menyatakan tetap membuka jalur komunikasi dengan Amerika Serikat. Pernyataan ini muncul bersamaan dengan langkah Presiden AS Donald Trump yang tengah menimbang respons terhadap tindakan keras Teheran dalam menangani demonstrasi.
Ketegangan semakin meningkat setelah Trump mengumumkan kebijakan ekonomi baru yang berpotensi berdampak luas bagi negara-negara mitra Iran.
Ancaman tarif 25 persen dari Trump
Pada Senin malam waktu setempat, Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana pemberlakuan tarif tambahan bagi negara-negara yang masih menjalin hubungan dagang dengan Iran. Kebijakan tersebut mencakup tarif sebesar 25 persen atas ekspor ke Amerika Serikat.
"Perintah ini bersifat final dan mutlak," tulis Trump melalui unggahan di media sosial melansir Reuters Selasa (13/1/2026).
Meski demikian, Trump tidak menjelaskan secara rinci dasar hukum kebijakan tersebut maupun apakah tarif akan diterapkan kepada seluruh mitra dagang Iran tanpa pengecualian. Hingga kini, Gedung Putih juga belum mengeluarkan pernyataan resmi tambahan.
Misi Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York memilih tidak memberikan komentar terkait ancaman tarif dari Washington. Padahal, Iran saat ini sudah berada di bawah tekanan sanksi ekonomi berat dari AS.
Sebagian besar ekspor minyak Iran diketahui mengalir ke China. Selain itu, Turki, Irak, Uni Emirat Arab, dan India juga menjadi mitra dagang utama negara tersebut, yang berpotensi terdampak kebijakan tarif AS.
Ancaman militer dan kontak dengan oposisi
Sebelumnya, Trump telah mengeluarkan peringatan keras kepada para pemimpin Iran. Ia menyatakan Amerika Serikat tidak akan ragu melancarkan serangan jika pasukan keamanan Iran melepaskan tembakan ke arah para demonstran.
Pada Minggu lalu, Trump bahkan mengungkap kemungkinan pertemuan antara pejabat AS dan Iran. Ia juga mengklaim telah menjalin komunikasi dengan kelompok oposisi Iran, menandakan keterlibatan Washington yang semakin dalam terhadap krisis tersebut.
Aksi protes yang awalnya dipicu oleh tekanan ekonomi kini berkembang menjadi tuntutan politik yang lebih luas. Para demonstran tidak hanya menyuarakan kekecewaan terhadap kondisi hidup, tetapi juga mendesak pengunduran diri rezim ulama yang telah lama memegang kekuasaan di Iran.



















































