Redaksi Pewarta.co.id
Selasa, Januari 13, 2026
Perkecil teks Perbesar teks
 |
| Stok Beras RI Tembus 3,36 Juta Ton di Awal 2026, Pemerintah Pastikan Tak Perlu Impor |
PEWARTA.CO.ID — Pemerintah memastikan kondisi pangan nasional, khususnya beras, berada dalam situasi aman dan terkendali pada awal tahun 2026. Ketersediaan stok dinilai cukup kuat sehingga Indonesia tidak memerlukan langkah impor beras dalam waktu dekat.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat cadangan beras pemerintah berada pada level yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain menjaga kecukupan stok, pemerintah juga terus memantau pergerakan harga agar tetap stabil di tingkat konsumen.
Stok beras capai 3,36 juta ton
Direktur Distribusi Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani, mengungkapkan bahwa total stok beras RI per 12 Januari 2026 mencapai 3,36 juta ton. Angka tersebut berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sekitar 3,23 juta ton serta stok beras komersial kurang lebih 129 ribu ton.
“Dengan posisi cadangan tersebut, pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa impor. Fokus kami saat ini adalah menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas harga di tingkat konsumen,” ujar Rachmi dalam keterangan resminya pada Selasa (13/1/2025).
Menurutnya, kekuatan stok ini menjadi modal penting bagi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional, terutama di tengah potensi fluktuasi harga di pasar.
Distribusi dan stabilisasi harga jadi fokus
Rachmi menegaskan bahwa meskipun stok nasional dalam kondisi kuat, pemerintah tidak lengah. Upaya stabilisasi terus diperkuat melalui pengaturan distribusi, bantuan pangan, serta intervensi pasar apabila diperlukan.
Ia menjelaskan, harga beras di tingkat konsumen bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kelancaran distribusi, permintaan musiman, hingga kondisi geografis di wilayah tertentu.
“Swasembada mencerminkan kemampuan negara dalam menjamin pasokan. Namun, harga di tingkat konsumen bisa berfluktuasi. Karena itu, pemerintah terus memantau harga harian dan siap melakukan operasi pasar serta penyaluran beras SPHP jika diperlukan,” jelasnya.
Realisasi bantuan pangan hampir tuntas
Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, pemerintah juga telah menyalurkan Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng. Hingga 12 Januari 2026 pukul 04.01 WIB, realisasi bantuan untuk alokasi Oktober–November 2025 telah menjangkau 17,67 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP).
Capaian tersebut setara dengan 96,71 persen dari total sasaran 18,27 juta PBP. Adapun total bantuan yang telah disalurkan mencapai sekitar 353,5 ribu ton beras dan 70,7 juta liter minyak goreng.
Sisa alokasi yang relatif kecil saat ini terus dipercepat penyalurannya, terutama di wilayah yang memiliki tantangan geografis serta akses distribusi yang terbatas.
Peran daerah perkuat ketahanan pangan
Selain cadangan di tingkat pusat, Bapanas juga mencatat bahwa sebagian besar pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, telah memiliki dan mengelola Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD).
Keberadaan CBPD ini berfungsi sebagai lapisan pengaman tambahan untuk merespons gejolak harga maupun kondisi darurat di daerah. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, stabilitas pasokan dan harga beras diharapkan dapat terus terjaga sepanjang 2026.
