Redaksi Pewarta.co.id
Jumat, September 26, 2025
Perkecil teks Perbesar teks
 |
| Menteri PU Tawarkan Proyek Rp92,8 Triliun ke UEA, Target Investasi Infrastruktur Air, Energi, dan Transportasi |
PEWARTA.CO.ID — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI tengah menawarkan peluang investasi besar-besaran ke Uni Emirat Arab (UEA).
Menteri PU Dody Hanggodo mengajukan sejumlah proyek strategis dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai lebih dari Rp92,8 triliun.
Dalam pertemuan bersama Duta Besar UEA untuk Indonesia, Abdulla Salem Al Dhaheri, Dody menyebut ada tiga sektor prioritas yang ditawarkan, yakni sumber daya air, jalan dan jembatan, serta infrastruktur permukiman. Nilai total investasi proyek tersebut mencapai USD 5,54 miliar atau sekitar Rp92,8 triliun.
"Kami siap menjajaki proyek yang layak dan saling menguntungkan bersama UEA. Semoga kerja sama ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan kedua negara," kata Dody, Jumat (26/9/2025).
Menurutnya, pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini difokuskan pada ketahanan air, pangan, dan energi. Program tersebut mencakup pembangunan bendungan, irigasi, penyediaan jaringan air bersih, hingga infrastruktur energi.
"Pembangunan bendungan, irigasi, jaringan air bersih, serta infrastruktur energi merupakan prioritas utama Kementerian PU, sebagai bagian dari misi pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan nasional di bidang pangan dan energi," tambahnya.
Selain proyek utama di sektor ketahanan, Kementerian PU juga menyiapkan rencana pembangunan jalan, jembatan, serta sarana permukiman untuk mendorong pemerataan pembangunan di berbagai wilayah.
Menanggapi tawaran tersebut, Dubes UEA Abdulla Salem Al Dhaheri menyatakan pihaknya melihat potensi besar dalam kerja sama investasi dengan Indonesia, terutama di bidang energi, air, dan transportasi.
UEA disebut akan mempertimbangkan secara serius keterlibatan dalam proyek-proyek strategis yang ditawarkan pemerintah Indonesia. Hal ini diharapkan bisa mempererat hubungan ekonomi kedua negara sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur nasional.
