Redaksi Pewarta.co.id
Sabtu, Oktober 04, 2025
Perkecil teks Perbesar teks
 |
| Purbaya Sindir Pertamina: Kilang Baru Tak Kunjung Dibangun, Subsidi Energi Terus Bengkak |
PEWARTA.CO.ID — Ketegangan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan PT Pertamina (Persero) mencuat ke publik setelah adanya perdebatan soal pembayaran subsidi dan kompensasi energi.
Purbaya secara tegas membantah klaim adanya tunggakan subsidi 2024, dan justru menyoroti akar masalah yang lebih besar: ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).
Menurutnya, lonjakan subsidi energi yang terus terjadi setiap tahun tidak lepas dari lambannya upaya Indonesia membangun kilang minyak baru. Padahal, kebutuhan BBM nasional terus meningkat, sementara produksi dalam negeri tidak mampu menyainginya.
“Kita banyak impornya, sampai puluhan miliar dolar setahun. Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut? Sudah puluhan tahun kan. Kita pernah bangun kilang baru nggak? Nggak pernah. Sejak krisis sampai sekarang nggak pernah bangun kilang baru,” ujar Purbaya dalam rapat bersama DPR, Sabtu (4/10/2025).
1. Purbaya desak Pertamina bangun kilang baru
Dalam kesempatan itu, Purbaya mendesak agar Pertamina segera merealisasikan pembangunan kilang baru yang telah lama dijanjikan. Ia juga meminta anggota dewan ikut menekan BUMN energi tersebut untuk mempercepat proyek strategis itu.
“Waktu saya di Maritim, saya pernah tekan mereka tahun 2018 untuk bangun kilang. Mereka janji akan bangun tujuh kilang baru dalam waktu lima tahun. Sampai sekarang kan nggak ada satupun. Jadi Bapak tolong kontrol mereka juga,” tegasnya.
Purbaya mengungkapkan bahwa sejak menjabat sebagai Deputi di Kemenko Marves (Mei 2018 – September 2020), ia sudah mendorong Pertamina agar segera menambah kapasitas produksi domestik. Namun hingga kini, proyek-proyek tersebut tak kunjung terealisasi.
2. Ketergantungan impor BBM jadi biang subsidi bengkak
Lebih lanjut, Purbaya menyoroti bahwa ketergantungan terhadap impor BBM menjadi salah satu penyebab utama membengkaknya subsidi energi. Indonesia, kata dia, masih banyak mendatangkan produk minyak dari luar negeri, terutama dari Singapura, yang nilainya mencapai puluhan miliar dolar setiap tahun.
Ia menegaskan, peran Kementerian Keuangan bukan sekadar membayar subsidi, tetapi juga mengawasi efektivitas penggunaan anggaran oleh BUMN, khususnya Pertamina.
“Jadi pada dasarnya kalau gitu sekarang saya bukan nyuruh bayar saja. Saya akan masuk, saya akan lihat mereka jalankan apa nggak proyek-proyek yang diusulkan. Kalau nggak kita potong uangnya juga Pak,” tegasnya dengan nada mengancam.
Purbaya menilai langkah pengawasan itu penting agar dana subsidi tidak terus membengkak tanpa hasil nyata dalam mengurangi ketergantungan impor.
3. Klarifikasi soal tunggakan subsidi tahun 2024
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan itu juga meluruskan isu mengenai tunggakan pembayaran subsidi dan kompensasi kepada BUMN, termasuk Pertamina. Ia mempersilakan setiap perusahaan yang merasa belum menerima pembayaran untuk langsung menghadap dirinya.
“Nanti kalau mereka ada klaim data yang belum dibayar, suruh menghadap saya secepatnya Pak,” tantang Purbaya.
Untuk subsidi tahun berjalan (2025), Purbaya mengakui memang ada keterlambatan pembayaran pada triwulan pertama dan kedua. Namun, ia memastikan seluruh kewajiban akan disalurkan penuh pada bulan Oktober sesuai prosedur.
4. Purbaya: Subsidi harus tepat sasaran
Di awal pemaparannya, Purbaya juga menegaskan dukungannya terhadap pandangan Komisi XI DPR yang menilai subsidi sebagai alat penting untuk mengatasi ketimpangan ekonomi.
“Saya setuju Pak, setuju sekali karena tidak semua anggota masyarakat bisa menikmati kue perekonomian secara merata. Jadi subsidi adalah salah satu alat untuk memastikan mereka juga bisa menikmati kue ekonomi kita yang sedang berkembang,” kata Purbaya.
Meski begitu, ia memberi peringatan keras bahwa penyaluran subsidi yang salah sasaran justru bisa memperparah ketimpangan pasar. Karena itu, ia meminta BUMN penerima subsidi agar lebih berhati-hati dan transparan dalam penggunaannya.
Kasus perdebatan antara Purbaya dan Pertamina ini kembali membuka luka lama soal lambannya pembangunan kilang minyak di Indonesia. Sementara kebutuhan energi terus meningkat dan subsidi kian membengkak, publik kini menunggu langkah nyata dari pemerintah dan BUMN energi tersebut dalam menjawab tantangan efisiensi dan kemandirian energi nasional.
