Redaksi Pewarta.co.id
Senin, November 10, 2025
Perkecil teks Perbesar teks
 |
| Zohran Mamdani Jadi Wali Kota Muslim Pertama di New York, Langsung Bikin Washington Panas |
PEWARTA.CO.ID — Kemenangan Zohran Mamdani dalam pemilihan Wali Kota New York City menjadi sejarah baru di Amerika Serikat. Politisi muda keturunan Asia Selatan itu resmi menjadi wali kota Muslim pertama yang memimpin kota metropolitan terbesar di AS.
Namun, euforia kemenangan Mamdani tak berlangsung lama. Sejumlah politisi dari Partai Republik di Washington langsung bereaksi keras, bahkan menuntut agar jabatannya dibatalkan.
Sebelumnya, mantan Presiden Donald Trump juga sempat melontarkan ancaman untuk menahan dana federal bagi New York jika Mamdani berhasil memenangkan pemilu. Pernyataan itu memicu gelombang tuduhan bernuansa politik yang menyeret isu kewarganegaraan dan ideologi.
Trump dan beberapa tokoh Republik menuding Mamdani—yang lahir di Uganda dan pindah ke AS pada usia tujuh tahun—sebagai simpatisan komunis. Mereka bahkan secara keliru mempertanyakan legalitas kewarganegaraannya.
Serangan politik dari Washington
Sejumlah anggota parlemen Partai Republik menyerukan penyelidikan terhadap proses naturalisasi Mamdani. Beberapa bahkan menuntut agar kewarganegaraannya dicabut dan ia dideportasi.
Tuduhan yang dilemparkan tak main-main: mulai dari dugaan afiliasi dengan komunisme hingga keterlibatan dalam kegiatan teroris—tanpa disertai bukti konkret.
“Jika Mamdani berbohong pada dokumen naturalisasinya, ia tidak berhak menjadi warga negara. Tentu saja ia tidak berhak mencalonkan diri sebagai wali kota New York City. Sebuah kota besar Amerika berada di jurang kekuasaan seorang komunis yang secara terbuka menganut ideologi terorisme,” ujar Perwakilan Andy Ogles dari Partai Republik pada 29 Oktober 2025.
Menurut Ogles, sistem naturalisasi AS mengharuskan setiap warga negara mengungkapkan secara jujur jika memiliki hubungan dengan paham komunisme atau kegiatan ekstremis.
Tidak ada bukti kecurangan
Namun, fakta menunjukkan tuduhan itu tidak berdasar. Media pemeriksa fakta independen PolitiFact menegaskan bahwa tidak ada bukti kredibel yang menunjukkan Mamdani berbohong dalam dokumen kewarganegaraannya.
Mamdani diketahui lahir di Uganda dan pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1998. Ia resmi menjadi warga negara AS pada 2018 setelah memenuhi seluruh persyaratan hukum yang berlaku.
Dalam aturan imigrasi AS, seseorang dapat mengajukan naturalisasi setelah tinggal secara terus-menerus selama lima tahun sebagai penduduk tetap, atau tiga tahun jika menikah dengan warga negara AS.
Sementara itu, pencabutan kewarganegaraan atau denaturalisasi hanya bisa dilakukan melalui keputusan pengadilan dan sangat jarang diterapkan.
Biasanya, langkah hukum tersebut hanya digunakan terhadap mantan anggota Nazi yang bersembunyi di AS atau individu yang terbukti terlibat dalam terorisme.
Pakar hukum: Tuduhan Partai Republik tak berdasar
Sejumlah ahli hukum imigrasi menyebut langkah Partai Republik yang menuntut penyelidikan Mamdani sebagai tindakan berlebihan dan tanpa dasar hukum yang jelas.
“Denaturalisasi adalah upaya ekstrem dan langka yang mengharuskan pemerintah membuktikan perolehan ilegal atau kebohongan material yang disengaja. Minimal, bukti yang jelas, tegas, dan meyakinkan bahwa fakta tersebut akan mengubah hasil pada saat naturalisasi,” kata Jeremy McKinney, pengacara imigrasi yang juga Presiden American Immigration Lawyers Association (AILA).
Ia menambahkan, sampai saat ini tidak ada bukti kuat yang menunjukkan Mamdani melakukan pelanggaran hukum dalam proses menjadi warga negara.
“Saya belum melihat bukti kredibel bahwa ia tidak memenuhi syarat ketika mengambil sumpah atau bahwa setiap kelalaian bersifat material,” ungkap McKinney.
Simbol politik baru di Amerika
Kemenangan Zohran Mamdani menjadi tonggak sejarah bagi komunitas Muslim dan keturunan Asia Selatan di Amerika. Ia dikenal sebagai politisi progresif yang memperjuangkan isu kesetaraan sosial, reformasi perumahan, serta hak-hak imigran di New York.
Namun di tengah sorotan politik nasional, kemenangan Mamdani juga menggambarkan bagaimana identitas dan agama masih menjadi senjata politik di Amerika Serikat.
Terlepas dari kontroversi yang muncul, posisinya sebagai wali kota Muslim pertama di New York menandai babak baru dalam politik inklusif Amerika modern.
