Bupati Gunungkidul Tolak Pembelian Mobil Dinas Baru, Alihkan Anggaran ke Program Prioritas

Perkecil teks Perbesar teks

Bupati Gunungkidul tolak pembelian mobil dinas baru, alihkan anggaran ke program prioritas. (Dok. Humas Pemkab Gunungkidul)

Gunungkidul, Pewarta.co.id – Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, menolak rencana pembelian mobil dinas baru senilai Rp1,5 miliar yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ia meminta agar anggaran tersebut dialihkan ke program yang lebih mendesak demi efisiensi dan pemanfaatan dana yang lebih optimal.

Mobil dinas masih layak pakai

Menurut Endah, kendaraan dinas yang saat ini digunakan masih dalam kondisi baik dan tidak memerlukan penggantian dalam waktu dekat.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengambil mobil dinas baru yang telah direncanakan dalam anggaran.

"Mobil dinasnya juga masih layak dipakai, kami mobil dinas tidak akan mengambil, akan kami alihkan yang lebih penting daripada itu," kata Endah di Gunungkidul, Senin.

Efisiensi anggaran di tengah keterbatasan

Keputusan ini diambil sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat.

Endah menekankan bahwa anggaran harus digunakan untuk kepentingan yang lebih krusial, terutama dalam kondisi keuangan daerah yang terbatas.

Salah satu rencana alokasi ulang anggaran tersebut adalah untuk penataan Alun-alun Wonosari serta perbaikan jalan kabupaten yang mengalami kerusakan.

"Jika di anggaran murni penataan alun-alun kurang, maka anggaran untuk beli mobil dinas bupati dan wakil akan kami alihkan untuk menyempurnakan Alun-alun Wonosari. Jika itu cukup, maka kami hibahkan untuk infrastruktur, untuk swakelola yang dilakukan oleh Dinas PU atau sesuai hasil dari masukan masyarakat di jalan kabupaten yang menjadi kewenangan kami, akan kami hibahkan untuk itu. Sedangkan mobil dinas yang kami pakai masih layak pakai," jelasnya.

Penundaan pengadaan seragam ASN

Selain menolak pengadaan mobil dinas baru, Endah juga menginstruksikan penundaan pembelian seragam Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sebelumnya telah dianggarkan sebesar Rp3,2 miliar.

Keputusan ini diambil setelah melakukan rapat tertutup dengan kepala dinas, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Sekretaris Daerah (Sekda).

"Pengadaan seragam ASN yang nilainya hampir Rp3,2 miliar itu pun kepala dinas, TAPD, dan sekda sudah kami kumpulkan untuk rapat tertutup, bahwa hal-hal yang belum penting untuk kami lakukan kami tunda, walaupun sudah dipasang dalam anggaran juga untuk kami minta ditunda untuk kami gunakan hal yang lebih penting dari itu," ungkapnya.

Selaras dengan program pembangunan nasional

Bupati Endah menegaskan bahwa langkah-langkah efisiensi ini sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah serta program prioritas yang telah diselaraskan dengan rencana pembangunan nasional, khususnya konsep pembangunan Astacita yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kami harus efisiensi dan menggunakan anggaran sesuai program utama," tegasnya.