Prabowo Naikkan Kuota Rumah Subsidi Jadi 350 Ribu, Maruarar Ungkap Terobosan Baru

Perkecil teks Perbesar teks

Ilustrasi. Perumahan subsidi. (Dok. Istimewa)

PEWARTA.CO.ID — Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar pada pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu langkah nyata yang ditempuh pemerintah ialah meningkatkan kuota rumah subsidi dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit pada tahun ini.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk komitmen Presiden dalam mendukung program perumahan rakyat.

Ia menilai, lonjakan kuota yang signifikan ini akan memberi dampak besar bagi masyarakat yang selama ini menunggu kesempatan memiliki rumah subsidi.

“Pertama, kami sampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang sangat concern kepada perumahan. Buktinya tahun ini kuota rumah subsidi dinaikkan secara signifikan dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit,” ujar Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Selasa (16/9/2025).

Lebih lanjut, Maruarar memaparkan perkembangan penyerapan program rumah subsidi sepanjang 2025. Ia menyebut angka realisasi sudah menunjukkan progres yang cukup baik di lapangan.

“Dari 1 Januari sampai 15 September, ini yang sudah diserahkan 175.662, ini ya datanya ya, realisasi akad, kemudian yang kategori sedang pembangunan berjalan, ready stock dan persetujuan kredit, dan akad kredit ada 45 ribu. Jadi totalnya 221.047,” ungkapnya.

Selain meningkatkan kuota, pemerintah juga meluncurkan inovasi baru melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus sektor perumahan. Maruarar menilai kebijakan senilai Rp130 triliun ini menjadi sejarah baru, karena untuk pertama kalinya KUR diarahkan langsung untuk mendukung pembiayaan rumah rakyat, baik dari sisi suplai maupun permintaan.

“Itu dari segi suplai ada 117 triliun. Itu yang bisa memanfaatkan adalah kontraktor, developer, dan toko bangunan. Nah itu bagus banget karena bunganya disubsidi 5 persen. Contoh mereka biasa minjem duit itu mungkin di bank 11 persen gitu ya. Dengan program ini jadi bisa disubsidi 5 persen, jadi bayarnya cuma 6 persen,” jelas Maruarar.

Tak hanya menyokong sektor suplai, program KUR perumahan juga menyasar sisi permintaan. Pemerintah ingin memastikan pelaku usaha mikro di bidang hunian dapat turut berkembang, termasuk mereka yang memanfaatkan rumah untuk usaha kecil.

“Kemudian dari segi demand itu kita memberikan buat misalnya yang punya homestay gitu ya. Kemudian yang buka rumah makan atau warung di rumahnya. Nah ini buat UMKM ya yang masuk ke UMKM, Pak Prabowo sangat concern itu bunganya hanya 6 persen. Dan jumlahnya sampai 500 juta. Sorry plafonnya, plafonnya sampai 500 juta, bunganya 6 persen,” ujar Maruarar.

Menteri PKP menegaskan, program KUR perumahan ini lahir dari koordinasi lintas kementerian yang melibatkan berbagai pihak, termasuk perbankan. Ia menekankan bahwa langkah tersebut merupakan terobosan penting dalam menekan praktik pinjaman ilegal.

“Jadi belum pernah tuh ada KUR perumahan dari kita Merdeka sampai sekarang. Jadi itu terobosan banget tuh dan kita juga udah bekerja sama untuk program seperti arahan Presiden Prabowo, membuat program untuk melawan rentenir,” tegas Maruarar.