Hammad Hendra
Minggu, Januari 26, 2025
Perkecil teks Perbesar teks
 |
| Sorotan politik sepekan: Survei kepuasan Prabowo-Gibran hingga pelantikan kepala daerah. (Dok. ANTARA) |
Jakarta, Pewarta.co.id - Berbagai peristiwa penting dalam dunia politik mewarnai pekan ini, mulai dari tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga persiapan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024. Berikut rangkuman berita politik utama sepanjang 19–25 Januari 2025:
1. Survei Litbang Kompas: Kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran capai 80,9%
Hasil survei terbaru Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen.
Survei ini dilakukan pada 4–10 Januari 2025, melibatkan 1.000 responden di 38 provinsi, dan menyoroti periode 100 hari pertama pemerintahan tersebut.
Hasil survei ini juga mencatat bahwa tingkat kepuasan tidak hanya berasal dari pendukung pasangan ini pada Pilpres 2024, tetapi juga dari mereka yang sebelumnya memilih kandidat lain.
2. Prabowo tegaskan kebijakan pro rakyat di 100 hari pertama
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintahannya telah mengambil berbagai langkah konkret yang pro rakyat dalam waktu 100 hari pertama.
“Dalam 3 bulan, kita telah memberi bukti kepada rakyat bahwa kebijakan-kebijakan kita berpihak pada rakyat dan kepentingan negara,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
Ia juga berterima kasih kepada para menteri, wakil menteri, dan kepala badan atas kerja keras mereka.
3. Target IKN sebagai ibu kota politik pada 2028
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi ibu kota politik pada 2028.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa Presiden memerintahkan jajarannya untuk menyelesaikan pembangunan ekosistem legislatif, yudikatif, serta perkantoran dan hunian di IKN sebagai bagian dari tahap kedua pembangunan.
“Beliau menugasi kami untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, kantor-kantor, dan huniannya,” kata Basuki dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
4. AHY tidak tahu soal HGB pagar laut
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengaku tidak mengetahui tentang sertifikat hak guna bangunan (HGB) pagar laut di Tangerang yang terbit sebelum ia menjabat sebagai Menteri ATR/BPN pada 2024.
“Saya tidak tahu, karena itu sudah terjadi sebelumnya, pada 2023,” ujar AHY kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa. Ia menegaskan bahwa tidak ada laporan terkait HGB tersebut selama masa jabatannya.
5. Pelantikan kepala daerah oleh Presiden pada 6 februari
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa 270 kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 6 Februari 2025 di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Pelantikan ini mencakup kepala daerah yang tidak bersengketa atau tidak digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Insya Allah Pak Prabowo akan melantik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 164 B,” ujar Bima Arya.
Sejumlah agenda politik pekan ini menunjukkan dinamika pemerintahan yang signifikan, mulai dari survei kepuasan masyarakat hingga persiapan pelantikan kepala daerah.
Dengan langkah-langkah konkret yang diambil, pemerintah berupaya menjawab kebutuhan masyarakat dan memperkuat pembangunan strategis, seperti target menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028.
.jpg)
.jpg)
