Hammad Hendra
Senin, Desember 29, 2025
Perkecil teks Perbesar teks
 |
| Gerindra dorong Pilkada lewat DPRD, alasan biaya mahal jadi sorotan. (Dok. Ist) |
PEWARTA.CO.ID — Partai Gerindra menyatakan dukungannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, baik untuk tingkat gubernur maupun bupati dan wali kota.
Usulan ini dinilai layak dipertimbangkan di tengah tingginya biaya penyelenggaraan Pilkada langsung.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, menegaskan partainya berada pada posisi mendukung rencana tersebut sebagai salah satu opsi pembenahan sistem demokrasi lokal.
"Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD, baik di tingkat bupati, wali kota, maupun di tingkat gubernur," kata Sugiono, Senin (29/12/2025).
Dinilai lebih efisien
Menurut Sugiono, mekanisme pemilihan melalui DPRD dinilai lebih efisien dibandingkan Pilkada langsung yang selama ini berjalan.
Efisiensi tersebut mencakup tahapan penjaringan kandidat, proses pemilihan, penggunaan waktu, hingga besarnya anggaran dan ongkos politik yang harus dikeluarkan.
Ia mencontohkan, pada 2015 dana hibah APBD untuk pelaksanaan Pilkada hampir menyentuh angka Rp7 triliun.
Jumlah tersebut terus meningkat secara signifikan, hingga pada 2024 tercatat lebih dari Rp37 triliun.
"Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, seperti upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan," ujarnya.
Ongkos politik jadi hambatan
Selain anggaran negara, Sugiono juga menyoroti tingginya biaya kampanye yang harus ditanggung calon kepala daerah.
Kondisi ini dinilai kerap menutup peluang bagi figur-figur berkualitas untuk maju karena terbentur persoalan finansial.
"Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, angkanya prohibitif, mahal. Ini yang harus kita evaluasi. Kita harus mencari cara agar orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara bisa maju tanpa dihalang-halangi oleh biaya kampanye yang luar biasa," tuturnya.
Ia menegaskan, dari sisi efisiensi proses, mekanisme, hingga anggaran, Gerindra berpandangan pemilihan kepala daerah oleh DPRD patut dikaji secara serius.
"Dari sisi efisiensi, baik proses, mekanisme, maupun anggarannya, kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD," lanjutnya.
Dinilai tetap demokratis
Sugiono menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak menghilangkan nilai demokrasi.
Pasalnya, anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu, sehingga tetap membawa aspirasi masyarakat.
Menurutnya, dari sisi akuntabilitas, mekanisme ini justru berpotensi lebih kuat karena dapat diawasi publik secara lebih ketat.
"Kalau kita melihat akuntabilitasnya, itu cenderung lebih kuat. Jika partai politik ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu mereka harus mengikuti kehendak konstituennya," ucap Menteri Luar Negeri tersebut.
Selain itu, ia menilai skema ini dapat menekan potensi polarisasi di tengah masyarakat yang kerap muncul dalam Pilkada langsung.
Oleh sebab itu, Gerindra mendorong agar wacana ini dibahas secara terbuka dan mendalam dengan melibatkan seluruh elemen.
Meski demikian, Sugiono menekankan pentingnya ruang pengawasan publik tetap dibuka agar aspirasi masyarakat tidak terputus.
"Jangan sampai kemudian ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup," pungkasnya.
