Panglima Militer Israel Tolak Perintah Netanyahu Kuasai Penuh Gaza

Perkecil teks Perbesar teks

Ilustrasi. Kondisi Gaza terkini. (Foto: Dok. Ist)

PEWARTA.CO.ID — Ketegangan di lingkaran elit pemerintahan Israel kian memuncak setelah Letnan Jenderal Eyal Zamir, Panglima Angkatan Bersenjata Israel, secara tegas menolak rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk merebut sisa wilayah Gaza yang belum sepenuhnya dikuasai.

Penolakan ini disebut-sebut muncul dalam pertemuan panas selama tiga jam yang digelar pada Selasa (5/8/2025) lalu, menurut laporan tiga pejabat Israel yang dikutip oleh media lokal.

Dalam pertemuan yang penuh ketegangan tersebut, Zamir memperingatkan bahwa invasi militer secara menyeluruh ke Gaza bukan hanya berisiko tinggi bagi pasukan, tetapi juga bisa memperumit upaya penyelamatan para sandera yang masih ditahan oleh Hamas.

“Merebut sisa wilayah Gaza bisa menjebak militer Israel dalam konflik berkepanjangan, serta membahayakan para sandera yang masih ditahan Hamas,” kata seorang sumber yang mengetahui isi pertemuan, dikutip dari Reuters, Kamis (7/8/2025).

75 persen Gaza sudah diduduki

Sejak Hamas meluncurkan serangan ke wilayah selatan Israel pada Oktober 2023, militer Israel melancarkan operasi besar-besaran yang hingga kini telah berlangsung hampir dua tahun.

Hingga saat ini, sekitar 75 persen wilayah Gaza telah berhasil diduduki oleh pasukan Israel. Namun, proses penguasaan penuh atas sisa wilayah mengalami hambatan serius, baik dari sisi militer maupun tekanan diplomatik.

Militer Israel menyatakan pendekatan mereka sangat hati-hati, terutama karena beberapa area yang belum diserbu diduga menjadi lokasi penyanderaan. Bahkan, sebagian besar sandera yang berhasil dibebaskan sejauh ini merupakan hasil dari negosiasi diplomatik, bukan operasi bersenjata.

Dunia internasional angkat suara

Rencana Netanyahu untuk memperluas operasi militer ke seluruh Gaza juga memicu kekhawatiran global.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan pernyataan yang menyebut situasi ini sebagai hal yang “sangat mengkhawatirkan.”

Dua juta lebih warga sipil Gaza kini dalam kondisi mengungsi dan menghadapi ancaman kelaparan akibat rusaknya infrastruktur serta kekacauan yang belum mereda.

Netanyahu kukuh pada sikapnya

Meski mendapat peringatan keras dari panglima militernya sendiri, Perdana Menteri Netanyahu tetap bersikeras melanjutkan strategi militernya.

Dalam pertemuan itu, dia bahkan disebut menyalahkan pihak militer atas kegagalan dalam membebaskan para sandera lewat jalur operasi militer.

Dukungan internal terhadap kebijakan Netanyahu pun mulai goyah. Namun, Menteri Pertahanan Yoav Gallant menyampaikan bahwa meskipun militer berhak memberikan pendapat, tetap ada keharusan menjalankan keputusan pemerintah sebagai bagian dari sistem komando.

“Panglima militer berhak dan wajib menyuarakan pendapatnya, tapi militer akan melaksanakan keputusan pemerintah,” tulis Gallant di akun resminya.

Hingga kini, Kantor Perdana Menteri hanya mengonfirmasi adanya pertemuan antara Netanyahu dan Zamir, namun enggan memberikan komentar lebih lanjut.

Di sisi lain, pihak militer Israel juga belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait perkembangan terbaru ini.

Rakyat Israel mulai ingin damai

Gelombang suara dari masyarakat Israel menunjukkan perubahan signifikan. Survei yang dirilis Channel 12 bulan lalu menunjukkan mayoritas responden lebih memilih solusi damai dan pendekatan diplomatik untuk mengakhiri perang, sekaligus menjamin pembebasan para sandera.

Oposisi pun angkat bicara. Pemimpin oposisi Yair Lapid terang-terangan mengkritik rencana Netanyahu usai melakukan pertemuan singkat selama 40 menit pada Rabu lalu.

Ia menilai ambisi Netanyahu untuk mengambil alih seluruh Gaza sebagai langkah yang keliru dan tidak sejalan dengan harapan publik.

“Publik tidak tertarik melanjutkan perang dan pengambilalihan penuh Gaza oleh militer adalah ide yang sangat buruk,” tegas Lapid kepada media.

Rencana militer ini rencananya akan kembali dibahas Netanyahu dalam rapat kabinet bersama para menterinya pada Kamis mendatang, di tengah sorotan tajam dari publik, tokoh militer, hingga komunitas internasional.