Redaksi Pewarta.co.id
Kamis, Mei 21, 2026
Perkecil teks Perbesar teks
 |
| Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Aria Bima. |
PEWARTA.CO.ID — PDI Perjuangan (PDIP) kembali menegaskan posisinya di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukan sebagai oposisi yang sekadar menyerang kebijakan pemerintah.
Partai berlambang banteng itu menyebut dirinya sebagai mitra strategis yang tetap mengawal jalannya pemerintahan secara kritis dan konstitusional.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Aria Bima, saat merespons pujian Presiden Prabowo terhadap sikap PDIP yang memilih berada di luar kabinet.
Apresiasi itu sebelumnya diungkapkan Prabowo dalam rapat paripurna ke-19 masa persidangan V tahun sidang 2025–2026 pada Rabu, 20 Mei 2026.
PDIP tegaskan posisi sebagai mitra strategis
Aria Bima mengatakan, arah politik PDIP saat ini mengikuti pandangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang memaknai posisi partai sebagai mitra strategis pemerintah, bukan oposisi semata.
"Dulu kan kata oposisi, kemudian yang kali ini kan Ibu Mega memaknai sebagai mitra strategis. Strategisnya apa? Ya, strategisnya adalah bagaimana komitmen wujud tetap kita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Strategisnya apa? Ya, mewujudkan teknokratik Pancasila yang adil, bersatu, dan demokratis," kata Aria Bima dikutip Kamis (21/5/2026).
Menurutnya, posisi tersebut menegaskan komitmen PDIP untuk tetap menjaga arah pemerintahan agar sejalan dengan kepentingan bangsa, konstitusi, dan nilai-nilai Pancasila.
Kritik tetap ada, tetapi bukan asal menyerang
Aria menegaskan, PDIP tetap akan menjalankan fungsi kritik terhadap pemerintah. Namun kritik itu, kata dia, bukan dilandasi sentimen pribadi maupun sikap anti terhadap pemerintahan Prabowo.
Ia menilai kritik harus disampaikan secara argumentatif dan bertujuan menjaga kebijakan pemerintah tetap berada di jalur yang benar, terutama dalam membela kepentingan rakyat kecil.
"Sekali lagi posisi PDI Perjuangan tidak pernah apriori dengan pemerintah. PDI Perjuangan tidak nyinyir dengan kebijakan pemerintah. PDI Perjuangan juga tidak antipati terhadap pemerintah," tegasnya.
Siap dukung kebijakan pro-rakyat
Lebih lanjut, Aria Bima menjelaskan istilah mitra strategis juga berarti PDIP siap memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat.
Namun di sisi lain, partainya juga akan menjadi pihak yang bersuara keras apabila menemukan kebijakan yang dinilai menyimpang dari kepentingan rakyat maupun konstitusi negara.
"Itulah sebutan sebagai mitra strategis. Tetapi kita akan bersuara lantang, kritis, argumentatif, memberikan alternatif pada saat itu menyangkut kepentingan rakyat, konstitusi, dan Pancasila," pungkasnya.
