Bulog dan ID FOOD Dapat Tambahan Pasokan MinyaKita untuk Stabilkan Harga

Perkecil teks Perbesar teks

Bulog dan ID FOOD dapat tambahan pasokan MinyaKita untuk stabilkan harga. (Dok. Media Indonesia)

Jakarta, Pewarta.co.id – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengumumkan bahwa mulai bulan ini, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan seperti Perum Bulog dan ID FOOD akan mendapatkan tambahan pasokan minyak goreng kemasan rakyat atau MinyaKita.

Langkah ini diambil untuk meredam kenaikan harga minyak goreng yang masih terjadi di beberapa daerah.

"Kemarin udah sepakat, makanya Februari ini ID FOOD dapat tambahan pasokan, terus langsung dikirim ke daerah-daerah. Nah, kita kawal terus sampai harga turun, sampai harga normal, terutama menjelang Lebaran ini," ujar Budi saat ditemui di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat.

Penambahan pasokan ini bertujuan untuk menjangkau wilayah-wilayah yang harga minyak gorengnya masih tinggi, khususnya yang melebihi Rp17.000 per liter.

Dengan distribusi yang lebih merata, diharapkan harga minyak dapat kembali stabil sebelum memasuki periode Lebaran.

Bulog dan ID FOOD didorong percepat distribusi

Menurut Budi, Bulog dan ID FOOD memiliki keunggulan dalam mendistribusikan minyak goreng ke daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh distributor swasta.

Sebelumnya, kedua BUMN ini telah berperan sebagai distributor utama (D1) dalam penyaluran MinyaKita.

Namun, mengingat harga minyak goreng masih tinggi di pasaran, Kementerian Perdagangan meminta adanya tambahan pasokan agar distribusi bisa lebih optimal.

"Kita minta sebanyaknya, terutama yang mahal. Jadi ya mudah-mudahan cepat normal ya," tambahnya.

Kementerian Perdagangan juga akan terus mengawasi distribusi MinyaKita agar masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp15.700 per liter.

Kebijakan wajib pungut tetap berlaku dengan mekanisme baru

Selain membahas distribusi MinyaKita, Budi juga menyinggung kebijakan Wajib Pungut (Wapu) bagi BUMN Pangan.

Ia mengklarifikasi bahwa Wapu tidak akan dihapus, namun sistem pembayarannya akan disesuaikan agar tidak menghambat proses distribusi.

Wapu merupakan kebijakan di mana pihak tertentu, seperti BUMN, ditunjuk pemerintah untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi yang terjadi.

Dalam praktiknya, mekanisme ini sempat menjadi kendala dalam distribusi MinyaKita karena pembayaran pajak oleh ID FOOD dilakukan pada tahun berikutnya, yang dinilai mengganggu kelancaran penyaluran.

"Enggak, enggak perlu dihapus. Kemarin karena memang ID FOOD, itu bayarnya tahun berikutnya, bayar pajaknya itu. Jadi kan mengganggu. Nah, kemarin kami sudah ketemu, sudah saya sudah telepon Pak Dirut-nya juga. Sekarang sudah enggak, sudah tertib," jelas Budi.

Dengan sistem pembayaran pajak yang lebih tertata, diharapkan distribusi MinyaKita oleh Bulog dan ID FOOD bisa berjalan lebih lancar tanpa hambatan administratif.

Pemerintah berupaya menstabilkan harga minyak goreng melalui tambahan pasokan MinyaKita yang disalurkan oleh Bulog dan ID FOOD mulai Februari ini.

Langkah ini diharapkan dapat menjangkau daerah-daerah dengan harga minyak yang masih tinggi serta menekan harga agar kembali ke level HET.

Selain itu, mekanisme pembayaran Wajib Pungut bagi BUMN Pangan telah diperbaiki agar tidak lagi menjadi kendala dalam distribusi.

Dengan strategi ini, pemerintah optimistis harga minyak goreng dapat stabil, terutama menjelang Lebaran, sehingga masyarakat dapat memperoleh minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau.