DPR Dorong Kolaborasi UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Perkecil teks Perbesar teks

DPR dorong kolaborasi UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). (Dok. Ist)

Jakarta, Pewarta.co.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diharapkan dapat menggandeng usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pangan lokal sebagai pemasok bahan pokok.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kelancaran distribusi bahan pangan segar sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa'adah, menegaskan bahwa melibatkan UMKM dalam rantai pasokan dapur MBG akan meningkatkan efisiensi operasional program.

Selain itu, kolaborasi ini juga memungkinkan penerima manfaat, seperti anak sekolah, balita, dan ibu hamil, mendapatkan makanan bergizi berbahan dasar komoditas lokal yang berkualitas.

"Dengan menggandeng UMKM pangan setempat, maka SPPG bisa beroperasi efisien dan mendapatkan pasokan bahan pokok yang masih segar untuk diolah," ujar Rina Sa'adah di Jakarta, Sabtu.

Dukungan infrastruktur untuk MBG

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan pembangunan 5.000 dapur SPPG di berbagai daerah pada tahun 2025. Infrastruktur ini diharapkan dapat mendukung distribusi makanan bergizi ke masyarakat yang membutuhkan.

Rina menjelaskan bahwa UMKM di sektor pangan telah berkembang di berbagai daerah, dengan produksi beragam bahan pokok seperti beras, ayam, telur, ikan, dan sayuran. Pelaku usaha ini mencakup individu, kelompok masyarakat, koperasi, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Beroperasinya dapur MBG atau SPPG menumbuhkan permintaan (demand) akan beras, daging ayam, telur, ikan serta aneka sayuran di berbagai daerah.

Bagian pembelian SPPG bisa menjalin kerja sama dengan UMKM pangan setempat untuk memasok bahan pokok tersebut sesuai standar yang diinginkan," jelas Rina, yang merupakan anggota DPR RI Fraksi PKB Dapil Jawa Barat X.

Manfaat ekonomi dan solusi transportasi

Menurut Rina, kerja sama antara SPPG dan UMKM tidak hanya berdampak pada penyediaan pangan, tetapi juga memberikan efek berantai (multiplier effect) bagi perekonomian daerah. Dengan adanya permintaan bahan pangan dari dapur MBG, UMKM di sektor pangan berkesempatan memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan mereka.

Selain itu, kebijakan ini juga dapat mengatasi permasalahan tingginya biaya transportasi yang selama ini dikeluhkan oleh petani dan peternak.

Dengan SPPG yang beroperasi di berbagai daerah, kebutuhan bahan pokok bisa langsung dipasok dari UMKM lokal tanpa harus melalui pasar induk yang sering kali membebankan biaya logistik tinggi.

"Kolaborasi ini mengatasi persoalan mahalnya biaya transportasi angkutan ke pasar induk yang selama ini dikeluhkan petani sayuran, produsen ayam daging, telur, serta beras.

Sementara SPPG dapat memperoleh bahan baku segar dan berkualitas secara berkelanjutan," tambahnya.

Peluang besar bagi UMKM pangan

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk Program MBG pada tahun 2025, dengan target 15 juta hingga 17,5 juta penerima manfaat.

Saat ini, pembahasan sedang berlangsung untuk menambah anggaran sebesar Rp100 triliun guna memperluas cakupan program hingga 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025.

Berdasarkan data dari BGN, anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun 5.000 dapur SPPG, yang terdiri dari 1.542 unit dibangun langsung oleh BGN dan 3.458 unit lainnya melalui kerja sama dengan berbagai lembaga. Saat ini, sebanyak 937 SPPG telah beroperasi di 26 provinsi, melayani sekitar 3.000 penerima manfaat setiap hari Senin hingga Jumat/Sabtu.

Rina mendorong para pelaku UMKM pangan untuk memanfaatkan peluang ini dengan serius agar bisnis mereka dapat berkembang seiring dengan implementasi program MBG.

"Saya mengharapkan UMKM pangan menangkap peluang menjadi pemasok bahan pokok untuk SPPG dengan baik dan serius, agar usahanya berkembang.

Terlebih lagi Presiden Prabowo menegaskan bahwa bahan pokok program MBG harus dipenuhi dari dalam negeri dan melarang melakukan impor," tutup Rina Sa'adah.

Dengan strategi ini, program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM pangan lokal.