Ketua DPR Desak Hukuman Berat bagi Pelaku Kecurangan MinyaKita

Perkecil teks Perbesar teks

Ketua DPR desak hukuman berat bagi pelaku kecurangan MinyaKita. (Dok. Ist)

Jakarta, Pewarta.co.id – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kecurangan dalam distribusi MinyaKita.

Ia meminta agar hukuman berat diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat, sekaligus memastikan pengusutan menyeluruh terhadap rantai distribusi yang memungkinkan praktik curang terjadi.

“Hukuman berat bagi pelaku kecurangan takaran produk dan pemalsuan pangan juga harus dipastikan agar memberikan efek jera dan tidak ada celah bagi praktik serupa di masa depan,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Lemahnya pengawasan jadi celah kecurangan

Puan menilai bahwa kasus pengurangan takaran dan peredaran MinyaKita palsu terjadi karena kurangnya pengawasan.

Hal ini memungkinkan pihak tak bertanggung jawab mengambil keuntungan dengan cara yang merugikan masyarakat.

“Kasus ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan yang memungkinkan praktik pemalsuan terjadi. Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap kurang maksimalnya sistem pengawasan yang memungkinkan pelaku memalsukan isi MinyaKita tanpa terdeteksi sejak awal,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kejadian ini harus menjadi pelajaran agar pengawasan terhadap produk pangan lebih diperketat.

Jika pengawasan tidak diperbaiki, praktik serupa bisa terus berulang, merugikan masyarakat, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap program bantuan pangan dari pemerintah.

“Jika hanya pelaku di tingkat bawah yang dijerat, sedangkan pihak yang lebih besar lolos dari tanggung jawab, maka keadilan tidak akan benar-benar ditegakkan,” tambahnya.

Dampak besar bagi masyarakat

Sebagai program yang bertujuan menyediakan minyak goreng murah bagi masyarakat, Puan menyoroti bahwa manipulasi dalam distribusi MinyaKita bisa berdampak luas.

Tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dari aspek kesehatan masyarakat, terutama jika produk palsu yang beredar memiliki kualitas yang buruk.

“Negara harus memastikan bahwa kesejahteraan dan keadilan rakyat tidak dikorbankan hanya karena lemahnya pengawasan,” tegasnya.

Dorongan pengawasan ketat dan inspeksi berkala

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, Puan meminta Komisi IX DPR RI yang bermitra dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ikut aktif dalam pengawasan produk pangan.

Ia mendesak agar inspeksi dilakukan secara rutin untuk memastikan keamanan dan kualitas MinyaKita serta produk minyak goreng lainnya.

“BPOM harus meningkatkan pengawasan dan inspeksi berkala terhadap produk pangan di semua lini produksi dan distribusi. Termasuk harus juga dicek merek-merek minyak goreng lainnya, dan tentunya DPR akan ikut serta mengawasi demi memastikan masyarakat tidak dirugikan lagi,” ujarnya.

Selain itu, ia meminta Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan untuk membangun sistem pemantauan yang lebih transparan.

Dengan sistem yang ketat, setiap rantai distribusi produk bersubsidi dapat diawasi dengan lebih efektif.

“Sistem pengawasan harus diperkuat untuk mengantisipasi praktik-praktik penipuan yang merugikan masyarakat sebagai konsumen,” tutupnya.