Malaysia dan Mesir Tolak Rencana Pemindahan Warga Palestina di Gaza

Perkecil teks Perbesar teks

Malaysia dan Mesir tolak rencana pemindahan warga Palestina di Gaza. (Dok. Ist)

PEWARTA.CO.ID – Pemimpin Malaysia dan Mesir dengan tegas menolak setiap upaya untuk memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza, menegaskan bahwa tindakan semacam itu akan merugikan perjuangan rakyat Palestina dalam mendirikan negara merdeka.

Pada Jumat (14/2/2025) malam, Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan Presiden Mesir, Abdel Fattah El-Sisi, mengenai situasi kemanusiaan serta upaya rekonstruksi di Gaza.

Dalam pernyataannya di platform X, Anwar menegaskan bahwa kedua pemimpin sepakat untuk menolak segala bentuk pemindahan paksa terhadap warga Palestina.

"Presiden El-Sisi dan saya dengan tegas menolak upaya apa pun untuk memaksa warga Palestina keluar dari Gaza, karena aksi semacam itu akan merusak perjuangan Palestina dan upaya untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka," kata Anwar.

Selain itu, ia juga memuji peran aktif Mesir dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan dan medis bagi warga Gaza yang menjadi korban serangan Israel.

"Kami mendiskusikan upaya gabungan Jepang dan Malaysia berdasarkan inisiatif Kerja Sama Asia Timur untuk Pembangunan Palestina (CEAPAD) untuk membangun kembali Gaza, seraya menegaskan bahwa solidaritas internasional yang lebih kuat penting untuk bantuan yang lebih efektif dan bermakna bagi Palestina," tambahnya.

Mesir fokus pada rekonstruksi Gaza

Pemerintah Mesir juga menegaskan komitmennya dalam upaya rekonstruksi Gaza.

Pada pekan ini, Mesir mengumumkan bahwa mereka tengah menyusun “visi komprehensif” untuk membangun kembali wilayah yang hancur akibat serangan udara Israel selama 15 bulan terakhir.

Namun, dalam upaya tersebut, Mesir menolak opsi pemindahan paksa warga Palestina keluar dari Gaza.

Sementara itu, tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara-negara Arab, terutama Yordania dan Mesir, semakin meningkat.

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump disebut mendorong negara-negara di kawasan tersebut untuk menerima pengungsi Palestina sebagai bagian dari strategi pengendalian Gaza pascakonflik.

Trump bahkan kembali menyampaikan gagasan ini dalam pertemuannya dengan Raja Yordania, Abdullah, di Gedung Putih pada Selasa lalu.

Dalam pertemuan tersebut, ia mengusulkan agar Gaza dikendalikan oleh AS dan dikembangkan menjadi kawasan wisata.

Namun, rencana ini mendapat penolakan tegas dari Palestina dan pemimpin negara-negara Arab, yang menilai bahwa solusi terbaik bagi rakyat Palestina adalah mendukung kemerdekaan mereka, bukan pemindahan paksa yang hanya akan memperburuk kondisi geopolitik di kawasan tersebut.