40 Ribu Koperasi Desa Merah Putih Terealisasi, Pemerintah Yakin Target Nasional Tercapai

Perkecil teks Perbesar teks

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi melakukan pertemuan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)* di Jakarta, Rabu (21/5/2025). (Dok. Kemenkop)

PEWARTA.CO.ID - Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan optimisme tinggi dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui koperasi.

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Budi Arie Setiadi, mengungkapkan bahwa hingga saat ini telah terbentuk sekitar 40.000 Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), sebagai hasil dari pelaksanaan musyawarah desa khusus (musdesus) di berbagai wilayah.

Musdesus menjadi tahapan krusial dalam proses pembentukan koperasi, sebelum koperasi tersebut diresmikan secara hukum melalui notaris dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Dengan capaian tersebut, Menkop UKM yakin target pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih hingga pertengahan tahun depan dapat diraih.

“Kami optimistis target pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih dapat tercapai sebelum 12 Juli 2025. Tidak perlu lagi ada ketakutan, kecurigaan, atau keraguan terhadap program ini,” ujar Budi Arie dalam keterangan resmi, di Jakarta, Sabtu.

Dari 12 wilayah yang mendapatkan pendampingan khusus, Provinsi Jawa Tengah menempati posisi tertinggi dalam penyelenggaraan musdesus, yaitu sebanyak 7.564 desa dari total 8.563 desa di wilayah tersebut.

Sementara Jawa Barat menempati urutan kedua dengan tingkat pelaksanaan musdesus mencapai 74,70 persen.

Wilayah Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung bahkan menunjukkan angka partisipasi yang lebih tinggi, mencapai 84,47 persen.

“Hampir separuh desa dan kelurahan telah bermusyawarah. Ini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap koperasi sebagai fondasi ekonomi desa,” ujarnya.

Meski begitu, Menkop UKM mencatat masih adanya ketimpangan pencapaian di wilayah timur Indonesia.

Provinsi seperti Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan menunjukkan partisipasi yang masih sangat rendah, di bawah 2 persen.

Menanggapi kondisi ini, Budi Arie menegaskan bahwa wilayah-wilayah tersebut akan mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

“Wilayah yang tertinggal akan kami dorong secara lebih masif melalui pelatihan, pendampingan, serta sinergi dengan pemda dan tokoh adat setempat,” kata Budi Arie.

Ia menekankan bahwa Kopdes Merah Putih bukan hanya sekadar inisiatif program, tetapi merupakan strategi besar yang dirancang untuk memperkuat kemandirian dan pemerataan ekonomi desa.

Koperasi diposisikan sebagai instrumen utama dalam menciptakan keadilan ekonomi.

"Koperasi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan untuk mengatasi ketimpangan dan melawan dominasi ekonomi oleh segelintir pihak,” ujarnya pula.